Rekap Kasus Perundungan PPDS Sepanjang 2026, dari Unsri hingga Unsrat

Merespons kejadian ini, Kemenkes bersama tim gabungan langsung melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan perundungan yang dialami Adrian. Sebagai langkah tegas, kegiatan pembelajaran PPDS Anestesiologi di RSUP Kandou Manado dihentikan sementara waktu hingga proses investigasi rampung sepenuhnya.

Kasus Adrian Rantung menambah daftar panjang laporan perundungan yang sebelumnya juga banyak berasal dari RSUP Kandou Manado. Fasilitas ini bahkan tercatat sebagai rumah sakit dengan laporan perundungan tertinggi secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Skala Perundungan PPDS Secara Nasional

Kedua kasus di atas hanyalah bagian kecil dari persoalan yang lebih besar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa hingga 15 Agustus 2025, tercatat 733 kasus perundungan terkonfirmasi dari total 2.920 laporan yang masuk melalui kanal pengaduan resmi Kemenkes.

Budi menegaskan bahwa masalah ini harus diperbaiki secara serius karena survei internal menemukan banyak peserta PPDS yang mengalami tekanan berat hingga muncul keinginan mengakhiri hidup selama menjalani pendidikan spesialis.

Berdasarkan data tersebut, kasus terbanyak dilaporkan berasal dari fasilitas di bawah naungan Kemenkes dengan 433 kasus, disusul rumah sakit non-Kemenkes 84 kasus, fakultas kedokteran 84 kasus, dan laporan tanpa identifikasi lembaga sebanyak 34 kasus.

Baca Juga

Menkes Temukan 632 Kasus Bullying dan Pungli di PPDS Sepanjang 2025, Kasus dr Icha Kembali Soroti Perlindungan Dokter

RSUP Prof. Dr. Kandou Manado, tempat Adrian Rantung menempuh pendidikan, tercatat sebagai fasilitas dengan laporan perundungan tertinggi yakni 84 kasus dalam periode 2023–2025, diikuti RS Hasan Sadikin Bandung dan RSUP IGNG Ngoerah Bali.

Di tingkat RSUD, laporan tertinggi tercatat di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, disusul RSUD Dr Moewardi Surakarta, RSUD Saiful Anwar Malang, RSUD Dr Soetomo Surabaya, dan RSUD Arifin Achmad Riau.

Dari sisi program studi, lima bidang dengan kasus perundungan tertinggi adalah penyakit dalam dengan 86 kasus, bedah 55 kasus, obstetri dan ginekologi 29 kasus, anestesi 28 kasus, serta ilmu kesehatan anak 25 kasus.

Kemenkes tercatat telah menjatuhkan sanksi kepada 98 pelaku perundungan, termasuk 11 pejabat direksi rumah sakit, serta 60 peserta PPDS yang dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis, skorsing, hingga pengembalian ke fakultas kedokteran asal.

Desakan Evaluasi Sistem Pendidikan

Merespons rentetan kasus perundungan Dokter PPDS ini, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total sistem pendidikan dokter spesialis. Desakan ini bertujuan agar budaya perundungan dan kekerasan mental tidak terus berulang dan memakan korban jiwa seperti yang dialami Adrian Rantung.