Terkait Kasus Pelecehan Siswa di Tanjungbalai, Reza Indragiri Ingatkan Ancaman Budaya LGBT yang Jarang Disadari

"Pertama, kita lagi-lagi bicara tentang kekerasan seksual terhadap anak. Mbak, sejak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden kita, sudah keluar yang namanya Inpres GN AKSA, Inpres Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak," ujar Reza Indragiri.

Menurutnya, kebijakan tersebut belum diimplementasikan secara optimal sehingga kasus serupa masih terus bermunculan hingga sekarang.

"Ada yang ingat tentang Inpres itu? Perkiraan saya tidak ada yang ingat. Menunjukkan bahwa ini sebuah dokumen yang kemudian disimpan di laci begitu saja. Padahal dokumen yang dikeluarkan pada tahun sekitar tahun belasan itu menunjukkan bahwa kita harus akui kekerasan seksual terhadap anak memang sudah mencapai pada tingkat kegentingan yang luar biasa. Itu satu hal," lanjutnya.

Selanjutnya, Reza menyoroti pemberitaan mengenai dugaan pelaku yang telah berkeluarga, tetapi diduga melakukan pencabulan terhadap anak laki-laki. Ia menegaskan bahwa bagian tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

"Yang kedua, narasi yang saya simak di pemberitaan adalah, maaf, yang melakukan pencabulan terhadap anak malang ini adalah seorang suami, ya mungkin dengan dukungan atau fasilitasi dari pihak istri. Itu silakan diinvestigasi," tutur Reza Indragiri.

Dalam pandangannya, apabila dugaan tersebut terbukti, kasus ini dapat menjadi bahan pembahasan mengenai bahaya perilaku biseksual di tengah masyarakat.

Baca Juga

Viral Dua Pria Masuk Toilet Bareng di Stasiun Manggarai, Diduga Hendak Lakukan Perbuatan Tak Senonoh

"Yang ingin saya katakan adalah ketika seorang suami, dalam kurung laki-laki, melakukan pencabulan terhadap anak yang jenis kelaminnya laki-laki, bisa kita wacanakan ini sebagai contoh tentang berbahayanya biseksual di masyarakat kita. Karena dia sudah punya istri, tapi dia juga melakukan, maaf, perbuatan tidak senonoh dengan laki-laki," jelasnya.

Reza juga mengaitkan pandangannya dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menurutnya memiliki relevansi terhadap persoalan tersebut.

"Maka di sinilah letak relevansinya keberadaan Perpres 111 Tahun 2025. Bahwa kalau sesaat lalu saya bicara tentang kegentingan terkait kekerasan seksual terhadap anak, sekarang saya bicara tentang kegentingan terkait dengan ancaman terhadap pertahanan nasional kita yang oleh Presiden disebut sebagai budaya LGBT," tegas Reza Indragiri.

Ia pun meminta aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak menangani perkara tersebut secara serius karena dinilai bukan tindak pidana biasa.