Dedi Mulyadi Keluarkan Kebijakan Baru, Korban Begal hingga Penganiayaan di Jabar Tak Lagi Terbebani Tagihan RS

"Setelah masuk rumah sakit, tidak bisa dibayar lewat BPJS. Jadilah tunggakan sebesar Rp11 juta. Rumah sakitnya dibayar, tapi bapaknya pinjam ke mana-mana duitnya," cerita Dedi.

Dari kasus tersebut, Dedi meminta agar kejadian serupa tidak kembali dialami masyarakat Jawa Barat. Ia menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak korban tindak kejahatan yang membutuhkan pertolongan medis.

"Dinas Kesehatan akan kembali bersurat dan mencantumkan nomor kontak yang harus dihubungi. Apabila ada pasien yang mengalami luka akibat tersebut tadi," tukasnya.

Menurut Dedi, rumah sakit negeri maupun swasta tetap harus memberikan pelayanan terlebih dahulu kepada korban pembegalan, penganiayaan, atau kekerasan.

Mengenai biaya yang muncul, Pemprov Jabar akan menanggung sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Dedi juga meminta Dinas Kesehatan Jabar mengirimkan surat kepada seluruh rumah sakit sekaligus mencantumkan nomor kontak yang dapat digunakan ketika terdapat korban kejahatan yang membutuhkan penanganan.

Baca Juga

Pemprov Jabar Kawal Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah Agar Sejahterakan Rakyat

Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa korban kejahatan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa harus terlebih dahulu memikirkan kemampuan finansial. (asl)