Diminta Mundur dari Ketum Muslimat NU Jika Jadi Jurkamnas Prabowo, Kenapa Khofifah Begitu Ditakuti? Ternyata Ini Kekuatan Banom NU Ini di Jawa Timur

Jakarta,tvOnenes.com-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan Khofifah Indar Parawansa untuk non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) jika menjadi jurkamnas TKN Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Khofifah memang resmi ditetapkan menjadi dewan pengarah sekaligus jurkamnas TKN Prabowo-Gibran, sebagaimana diumumkan oleh Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Nusron menjelaskan TKN telah mengeluarkan surat keputusan bergabungnya Khofifah yang akan efektif berlaku pada Minggu, 21 Januari 2024. "SK-nya sudah dibuat, namun SK-nya mungkin akan efektif mulai tanggal 21 Januari," katanya.

Nusron juga mengatakan bahwa Khofifah akan cuti sebagai Gubernur Jatim selama bertugas di TKN Prabowo-Gibran. "(Khofifah) akan cuti sebagai gubernur untuk konsentrasi sampai proses pemenangan," ujar Nusron. Khofifah Indar Parawansa sendiri sudah menyatakan terbuka bersedia bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.  

 "Janji saya, saya siap masuk TKN usai umroh. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas," ujar Khofifah di ruang VIP Bandara Juanda.

Bergabungnya Khofifah menjadi jawaban ke mana arah politik Gubernur Jawa Timur yang dianggap memiliki massa loyal lewat Badan Otonom Nadlatul Ulama: Muslimat NU. Hampir sepuluh tahun, sejak 2014, Khofifah lewat ormas Muslimat NU, selalu memberikan dukungan politik pada Jokowi.  

Partai politik wajar jika waswas dan takluk oleh Muslimat NU. Pengurus Muslimat NU banyak merebut pucuk pimpinan daerah, dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi. Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Juni 2018, selain Khofifah dan Anna yang unggul, Munjidah Wahab juga memenangi Pemilihan Bupati Jombang, dan Ika Puspita Sari menjadi jawara di Pemilihan Wali Kota Mojokerto. Mereka semua pengurus struktural Muslimat NU.

Baca Juga

Deretan Mantan Presiden-Wapres yang Hadiri Sidang Tahunan MPR

Khofifah adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU, Anna Sekretaris PP Muslimat NU, Munjidah Ketua Muslimat NU Jombang, dan Ika pengurus Muslimat NU Mojokerto. Total, Jawa Timur memiliki 10 kepala daerah perempuan, belum termasuk yang menjabat wakil kepala daerah. Dan mereka secara kultural merupakan Muslimat NU.

Muslimat Nahdlatul Ulama salah satu Badan Otonom dari Jam’iyah Nahdlatul Ulama yang dikenal memiliki massa paling solid di Jawa Timur. Jumlah Anggota Muslimat Nahdlatul  Ulama diperkirakan mencapai 32 juta yang tersebar di 34 Pimpinan Wilayah (Tingkat Provinsi), 532 Pimpinan Cabang (Tingkat Kabupaten / Kota), 5.222  Pimpinan Anak Cabang (Tingkat Kecamatan), dan 36.000 Pimpinan Ranting (Tingkat Kelurahan / Desa).

Sejarah ormas ini bermula pada Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten, 1938 yang menjadi momen awal gagasan mendirikan organisasi perempuan NU. Dua tokohnya: Ny R Djuaesih dan Ny Siti Sarah tampil sebagai pembicara di forum tersebut mewakili jamaah perempuan.

Baru pada 29 Maret 1946, bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 H, keinginan jamaah wanita NU untuk berorganisasi diterima secara bulat oleh para utusan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto. Hasilnya, dibentuklah lembaga organik bidang wanita dengan nama Nahdlatoel Oelama Moeslimat (NOM) yang kelak lebih populer disebut Muslimat NU. Jelang pemilu 2024,

Khofifah Indar Parawansa selalu menyatakan bahwa Muslimat NU tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik. "Muslimat NU membangun politik kebangsaan dan tidak ada arahan khusus untuk itu," kata Khofifah saat pelantikan dan Rapat kerja wilayah (Rakerwil) Muslimat NU Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Karir Khofifah dalam pengurus NU struktural terbentang panjang. Ia memulai dari organisasi sayap NU sejak mahasiswa. Ia bergabung dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan pernah menjabat ketua umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

Khofifah bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, setelah sistem multipartai dibuka dia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tercatat, dia menjadi anggota DPR dari PPP pada tahun 1992—1997. Setelah keluar dari PPP, dia menjadi anggota DPR dari PKB pada 1997—1999. Setelah itu dia menyeberang ke anggota eksekutif.

Pada 1999, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengangkat Khofifah menjadi menteri pemberdayaan perempuan pada kabinet Persatuan Indonesia.

Jabatan tersebut tidak berlangsung lama sebab Gus Dur lengser dari kursi presiden pada 2001.

Selesai masa jabatan, Khofifah aktif di sejumlah kegiatan kemasyarakatan. Dia menjadi bagian dari Muslimat, organisasi sayap perempuan Nahdlatul Ulama (NU). Dia bahkan sempat memimpin Muslimat periode 2000—2005.

Kini Khofifah juga mengaku dirinya tidak pernah memberikan arahan terhadap salah satu partai politik, meski pada dua pemilu sebelumnya Muslimat NU selalu berada di barisan Jokowi. Secara terbuka Khofifah juga sudah menyampaikan akan kembali maju berpasangan dengan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur.

Paling tidak telah ada tiga partai yang jadi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memberikan rekomendasi pada Khofifah, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Gerindra.(bwo)