Siap Jadi Garda Terdepan Kawal Perizinan Tambang Ormas, LPOI: Negara Tidak Boleh Kalah!

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyatakan pihaknya siap untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal perizinan tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang diberikan oleh pemerintah.
 

"Kami bersama ormas-ormas Islam anggota LPOI siap menjadi garda terdepan untuk mengawal kebijakan perizinan khusus pertambangan," kata Ketua Umum LPOI Said Aqil Siradj di Jakarta, Selasa.

Untuk itu Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut meminta kepada pemerintah melalukan sejumlah hal seperti memastikan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai dalam perizinan.

Selanjutnya membuka secara transparan lokus redistribusi dan realokasi sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara, serta memastikan dan memampukan ormas keagamaan agar berkemampuan mengelola sumber daya alam, secara ramah lingkungan dan berpihak pada kemaslahatan sosial serta berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.
 

Baca Juga

Menkum di Rapim POLRI: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi

"Memastikan adanya upaya penyelamatan lingkungan hidup di sektor pertambangan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, bersama ormas keagamaan dan stakeholders bangsa lainnya," ujar Said Agil Siradj.

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk membuka kepada publik secara transparan seluruh aset dan sumber daya alam yang telah dikelola para pihak, apakah seluruhnya berorientasi untuk kemakmuran bangsa dan negara.

Ia juga meminta pemerintah untuk menjamin dan memastikan tanggung jawab sosial dan lingkungan berjalan dengan baik, agar pengelolaan tambang berjalan tidak secara eksploitatif dan merugikan life support system.
 

"Negara tidak boleh kalah dengan siapapun, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, demikian halnya negara harus hadir untuk melindungi kepentingan sosial, kepentingan lingkungan, dan kepentingan ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan," ucapnya.

Menurut Said, perangkat kebijakan yang memadai dengan persiapan yang masif diperlukan agar kebijakan memberi perizinan tambang untuk ormas tidak terkesan gegabah, yang dapat memicu lahirnya fitnah.

"Tuduhan motif politik atas pemberian konsesi tambang harus ditepis dengan iktikad baik penyelenggara negara, dengan segera mengajak seluruh ormas agama duduk bareng, ngobrol terbuka, transparan, mendiskusikan lokus dan fokus kebijakan, serta mewujudkan komitmen pengelolaan yang lebih pro lingkungan dan lebih pro terhadap masyarakat," tutur Said Aqil Siradj.(an/bwo)