Dipecat Cak Imin dari PKB, Gus Yaqut: Saya Belum Terima Surat!

Jakarta, tvOnenews.com - Kisruh di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kian memanas. 

PKB di bawah kendali Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bahkan dikabarkan telah memecat Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Lukman Edy dari keanggotaan partai. 

Sinyal kuat pemecatan ini terlihat dari keputusan DPP PKB yang tidak mengundang mereka dalam Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Hanif Dhakiri menyatakan, keanggotaan partai Gus Yaqut, Gus Yahya dan Lukman Edy telah gugur alias dikeluarkan atau dipecat.

"Pak Effendy Choirie pasti nggak diundang karena pengurus partai lain. Pak Yahya, Pak Lukman, dan Pak Yaqut keanggotaannya otomatis gugur. Kan sudah kampanye partai lain dan bahkan menyerang dan merusak kehormatan partai di publik," kata Hanif Dhakiri.

Menanggapi pemecatan ini, Gus Yaqut malah tampak tak terlalu risau. 

Baca Juga

Dedi Mulyadi Buat Gebrakan Baru untuk Warga Jabar: Ikhtiar untuk Jawa Barat Istimewa

Gus Yaqut yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama RI ini mengaku justru baru mengetahui kabar pemecatan ini dari para jurnalis yang mengonfirmasinya pada Selasa (20/8/2024). 

Gus Yaqut tak tahu pasti soal pemecatan karena memang tak ada surat dari PKB. 

"Pecat dari apa? Tidak ada surat kepada saya. Lho, ini kok tiba-tiba mau muktamar main pecat. Dagelan saja,” ujar Gus Yaqut kepada awak media di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

“Memang sampai sekarang tidak ada undangan menghadiri muktamar. Tapi sampai detik ini saya masih anggota PKB," sambungnya.

Sementara terkait pemberhentian seseorang dari keanggotaan PKB, Gus Yaqut yang dalam kepengurusan DPP PKB Periode 2019-2024 dipercaya sebagai Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan ini mengatakan telah diatur jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). 

Dalam aturan tersebut, ketua umum partai tak bisa seenaknya memecat anggotanya karena harus melalui prosedur seperti keputusan bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. 

Sehingga dalam prosesnya, DPP perlu mengundang kader bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan sebagainya.

"Lha ini undangan tak pernah ada, tabayyun apalagi? Kapan saya kampanye untuk partai lain? Aneh,” ujarnya.