Tidak Penuhi Undangan, PBNU Anggap Cak Imin Tidak Kooperatif

Jakarta, tvOnenews.com - Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Muhammad Cholil Nafis menganggap, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Muhammad Hasanuddin Wahid tidak bisa diajak berkomunikasi setelah mangkir saat dipanggil oleh PBNU.

Hal itu disampaikan Cholil Nafis saat konferensi pers bersama Ketua PBNU Umarsyah, Wasekjen PBNU M. Najib Azca dan Suleman Tanjung di Plaza PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024) siang.

"Kami memutuskan bahwa PKB tidak bisa koordinasi dengan PBNU. Tidak bisa komunikasi dengan PBNU yang secara historis (dan dokumentasi) ada hubungan erat dengan PBNU. Ini kesimpulan sementara," tandas Cholil Nafis.

Hal ini kata Cholil Nafis karena sudah kesekian kali undangan diberikan.

"Kami tim yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekian kali mengundang, termasuk ketua umum PKB. Kami juga mengundang Sekjen PKB dan dua-duanya sama-sama tidak hadir. Ya artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturrahim," ujarnya.

Lebih lanjut, Cholil Nafis mengatakan, informasi mengenai ketidakhadiran Ketum dan Sekjen PKB akan diserahkan kepada tim panel seperti KH Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni dan setelah itu akan menjadi keputusan PBNU. 

Baca Juga

Pemprov Jawa Tengah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026

"Mungkin itu tambahan dari saya," katanya.

Di samping itu, anggota Tim Panel Pansus bentukan Pleno PBNU, H Umarsyah menyebutkan, pihaknya telah menunjukkan itikad baik dengan mengundang secara resmi.

"Kami kasih kesempatan kepada beliau dengan cara langsung bertemu tatap muka,” ujarnya. 

“Tapi Alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tidak mendukung upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal tidak terlampau banyak masalah yang akan kami angkat," lanjut Umarsyah.

Lebih lanjut, Umarsyah mengatakan, PBNU berencana akan fokus pada tiga isu utama. 

"Yang pertama masalah kewenangan-kewenangan dari Dewan Syuro (PKB) yang semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB," katanya.

Kedua, kata Umarsyah, PBNU akan fokus mendalami permasalahan seputar proses permusyawaratan di PKB.