UAH Minta Para Pemimpin Selalu Ingat Surah Ali Imran Ayat 26, Ini Tafsirnya

tvOnenews.com - Ustaz Adi Hidayat (UAH) dalam satu ceramahnya pernah mengingatkan agar seluruh pemimpin untuk selalu mengingat Surah Ali Imran ayat 26.

Dalam ajaran Islam, sikap seorang pemimpin yang utama adalah tanggung jawab.

Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya saat nanti di akhirat. Oleh karenanya setiap pemimpin harus selalu ingat surah ini.

“Viralkan! Bahwa semua jenis kekuasaan kedudukan jabatan (kepemimpinan) itu hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta’ala,” pesan Ustaz Adi Hidayat (UAH).

Berikut bacaan lengkap dari ayat yang disebutkan oleh Ustaz Adi Hidayat (UAH).

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Baca Juga

Seruan Ustaz Adi Hidayat soal Banyak Musibah dan Bencana Alam, Ajak Taubat Nasional

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Ali Imran: 26)

Tafsir Tahlili Surah Ali Imran Ayat 26

Sementara jika ditafsirkan lebih dalam, Surah Ali Imran ayat 26, menjelaskan perintah Allah SWT kepada Nabi untuk menyatakan bahwa Allah Yang Maha Suci yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan Maha Bijaksana dengan tindakan-Nya yang sempurna di dalam menyusun, mengurus, dan merampungkan segala perkara dan yang menegakkan neraca undang-undang di alam ini. 

Maka Allah yang memberikan urusan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. 

Ada kalanya Allah memberikan kekuasaan itu bersamaan dengan pangkat kenabian seperti keluarga Ibrahim, dan ada kalanya hanya memberikan kekuasaan memerintah saja menurut hukum kemasyarakatan yaitu dengan mengatur kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa.