Berkat Menag Perankan KPK sebagai Pengawasan Haji 2025, Komnas Haji Beri Apresiasi

Jakarta, tvOnenews.com - Komnas Haji memberikan apresiasi kepada upaya Menteri Agama (Menag) Prof. Nasaruddin Umar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam proses ibadah haji 2025.

Keterlibatan KPK dari inisiatif Menag RI, Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyebutkan sangat penting sebagai langkah preventif kebutuhan pengawasan mencegah tindakan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025/1446 Hijriah.

"Dengan begitu, penyelenggaraan haji tahun ini benar-benar bebas dari unsur korupsi," ungkap Mustolih Siradj dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Ia mengatakan KPK terlibat lewat upaya Nasaruddin Umar mengunjungi KPK pada 23 Januari 2025, guna praktik korupsi tidak terjadi dari hulu ke hilir demi melancarkan para jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.

"Sehingga semua layanan yang diberikan kepada 221 ribu jemaah nantinya benar-benar sesuai standar yang telah ditentukan tidak ada penyimpangan," katanya.

Sumber :

• Kemenag

Baca Juga

Staf Khusus Yaqut Didakwa Perkaya Diri 5,2 Juta Dolar AS dan Rp330 Juta dari Kasus Korupsi Kuota Haji

Ketua Komnas Haji itu menambahkan bahwa, KPK sangat membantu peran Kemenag semakin lebih baik sejak dipimpin oleh Nasaruddin Umar selaku Menag RI.

"Pelibatan KPK sangat positif untuk membangun integritas Kemenag," ucapnya.

Ia menyampaikan harapan Komnas Haji agar niat Kemenag kolaborasi dengan KPK tidak sekadar pertemuan dan sifat seremonial belaka, tetapi harus terus berlanjut agar menciptakan tujuan yang jelas.

Bahwasanya Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) turut mendampingi pertemuaan Menag dengan Ketua KPK. Hal ini menjadi tanda serius dari Kemenag agar ibadah haji 1446 H lancar tanpa adanya unsur korupsi.

Sebagai langkah berikutnya, Mustolih melontarkan saran kepada KPK, setidaknya tim yang dibentuk terdapat tiga fase untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Fase pertama terletak pada pra musim haji. Biasanya meliputi berbagai proses tandatangan kontrak, seperti kebutuhan konsumsi, akomodasi hotel, penerbangan, asuransi, penginapan berupa pondok, transportasi bus, dan lain-lain.

Fase kedua memastikan kesepakatan seluruh pembiayaan tertuang dalam kontrak sedari proses keberangkatan kloter jemaah haji terbang menuju Arab Saudi. Apalagi hal ini menjadi perhatian serius ketika jemaah berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) saat berlangsungnya puncak haji.

"Ketiga, fase pasca puncak haji hingga pemulangan jemaah ke tanah air. Tahap ini juga tidak kalah penting untuk memastikan layanan tetap sesuai dengan koridor," tukasnya.

Langkah Menag Nasaruddin Umar, bagi Komnas Haji, sebagai kecepatan upaya Kemenag dalam masa transisi penyelenggaraan ibadah haji yang nantinya akan ditangani oleh BP Haji bisa aman dan lancar.

(hap)