PBB Ingatkan Dunia Tentang Krisis Kemanusiaan Akibat Blokade Jalur Gaza Selama 51 Hari

Jenewa, tvOnenews.com - Usai Israel memblokir akses di jalur Gaza pada Maret lalu, PBB ingatkan krisis kemanusiaan akibat dari aksi tersebut.

Kantor kemanusiaan PBB mengingatkan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza kini telah mencapai puncaknya sejak Israel menyatakan perang genosida pada 7 Oktober 2023 karena pengiriman bantuan telah diblokir selama 51 hari tanpa jeda.

"Saat ini mungkin merupakan situasi kemanusiaan terburuk yang pernah kita lihat sepanjang perang di Gaza," ungkap Juru Bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Jens Laerke menjawab pertanyaan Anadolu dalam konferensi pers, Selasa (22/4/2025).

Sumber :

• Anadolu

Laerke menyoroti adanya kondisi memprihatinkan yang dihadapi warga sipil di Gaza sebab tidak ada bantuan kemanusiaan yang memasuki wilayah kantong Palestina itu selama lebih dari 50 hari -- dan pasokan barang-barang komersial "bahkan lebih lama lagi."

Baca Juga

Israel Terkejut! Trump Dikabarkan Hentikan Bantuan Militer AS ke Tel Aviv

"Anda dapat melihat kecenderungan yang jelas menuju bencana total," ujarnya.

Diketahui, Israel telah menutup jalur penyeberangan Gaza sejak 2 Maret. Selain itu, Israel menghalangi pasokan penting memasuki wilayah Palestina yang sudah porak poranda akibat kejahatan perang genosida rezim ZIonis.

Hingga akhirnya terdapat banyak laporan tentang kelaparan di wilayah yang dilanda perang itu.

Tentara Israel melanjutkan serangannya ke Gaza pada 18 Maret, yang menyalahi gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan pada 19 Januari 2025.

Israel telah membunuh lebih dari 51.200 warga Palestina di Gaza sejak melancarkan perang genosida pada 7 Oktober 2023. Sebagian besar dari para korban tewas itu adalah perempuan dan anak-anak.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut. (ant/kmr)