Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan keberatan atas alokasi dana penanganan bencana dari pemerintah pusat sebesar Rp2,1 triliun untuk Sumut. Nila
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang Tahun 2026 ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD di gedung dewan setempat pada Kamis, 27 November 2025.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menyampaikan pandangan strategis terkait penurunan alokasi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialami pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Penyidik Kejari Banyuwangi menetapkan Kepala Desa Aliyan periode 2018-2023, sebagai tersangka atas dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Belanja pemerintah pusat hingga Februari 2025 mencapai Rp211,5 T (7,8% pagu), lebih rendah dari tahun lalu (9,7%), didominasi belanja pegawai serta bansos.
Realisasi belanja APBN lewat kementerian/lembaga di Provinsi Kaltim sampai Desember 2024 capai Rp50,62 triliun, dengan mayoritas digunakan untuk pembangunan IKN
Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada terdakwa Akhiruddin Nasution (34), karena terbukti korupsi sebesar Rp5,79 miliar dalam penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) Kota Padangsidimpuan.
PT Freeport Indonesia alokasikan dana hingga 100 juta dolar AS setiap tahun untuk kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan operasionalnya di Kabupaten Mimika
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.