Dasco Khawatir Tugas DPR Terganggu Jika MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra soal kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Dia menyebut jika MK menghapus ambang batas parlemen menjadi 0 persen, yang sangat diuntungkan adalah partai politik yang selama ini tidak pernah berhasil lolos parlemen.

“Ya mungkin bagi partai yang selama ini enggak pernah dapat ambang batas ya itu wajar saja diusulkan, tetapi ada plus minusnya kan,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Sumber :

• tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

Namun, dia khawatir fungsi DPR atau tugas-tugas legislasi akan terganggu jika semua partai politik dapat duduk di parlemen. 

Baca Juga

Pensiunan Kemlu Tuntut Hak Pembayaran Gaji Pokok, Mahkamah Konstitusi: Pemerintah Harus Bantu

Ketua Harian Partai Gerindra ini khawatir pengawasan dan penyusunan anggaran terhadap pemerintah menjadi tidak maksimal.

Dasco menyebut jika tugas-tugas DPR terganggu, maka akan berdampak juga terhadap jalannya pemerintahan.

“Kalau semua partai politik yang nanti ikut pemilu lalu kemudian 0 persen, semua bisa duduk di DPR, ya kan kita sudah tahu bahwa fungsi-fungsi DPR itu legislasi, pengaawasan dan anggaran juga harus kemudian terkonsolidasi,” kata Dasco.

“Nah sehingga kalau terlalu banyak dari banyak partai, ya kita khawatir bahwa kemudian fungsi-fungsi ini akan juga terganggu dan membuat juga pemerintah terganggu,” lanjutnya.

Sebelumnya, Yusril mengatakan bahwa MK berpeluang menghapus ambang batas parlemen setelah lembaga tersebut menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Hal ini dia sampaikan ketika berpidato pada acara Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril.

Menurutnya, hal itu sebagai konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang pada awal Januari 2025 diputuskan.

“Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril.