Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan penyaluran bansos kepada sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Penyaluran Bansos BPNT tahap 4 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam data sosial Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mulai cari Oktober 2025.
Oktober sudah memasuki pekan keduanya. Namun, bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) kamu belum masuk ke rekening kamu? Berikut hal yang bisa kamu lakukan.
Bansos BPNT atau Kartu Sembako, diberikan kepada keluarga terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Program bantuan sosial BPNT yang sudah cair diharapkan bisa membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Wisnu Wijaya menyoroti persoalan baru dari kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya berwujud barang sembako kemudian diubah menjadi uang tunai.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sangalla Selatan, Tana Toraja akhirnya tuntas dalam dua hari dgn pengawalan ketat personil kepolisian dan Babinsa setempat.
Tiga orang Koordinator Daerah (Korda) dan Koordinator Lapangan  (Korlap) ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko
Warga miskin penerima bantuan pemerintah di Luwu, Sulawesi Selatan diberi bantuan beras busuk. Kualitas beras buruk, berbau dan berwarna kuning, ini kata Dinsos
Sebanyak 38.342 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencairkan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kantor Pos Kanwil Regional 4 Semarang Jalan Sisingamangaraja.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.