Minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji melalui jalur khusus terus menunjukkan tren peningkatan. Kantor Wilayah Kementerian Haji (Kanwil Kemenhaj) DI Yogyakarta mengingatkan masyarakat agar mewaspadai praktik keberangkatan haji secara ilegal.Â
Penerapan sistem baru membuat seluruh tahapan penyelenggaraan haji harus mengikuti tenggat waktu yang ketat, sehingga AMPHURI mendesak pemerintah mempercepat pelunasan haji khusus 2027.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima uang percepatan haji khusus untuk dua tahun penyelenggaraan ibadah haji.
BPKH menegaskan seluruh proses pencairan dana Pengembalian Keuangan (PK) Haji Khusus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menilai Haji Khusus 2026 terancam gagal berangkat karena belum siapnya sistem pelunasan serta belum dicairkannya Pengembalian Keuangan (PK) jamaah dari BPKH.
13 asosiasi penyelenggara umrah dan haji menyoroti empat isu krusial dalam draft Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU)..
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menangani kasus dugaan korupsi kuota haji khusus pada era Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. Ada pihak-pihak yang...
Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memberikan kokarde atau tanda pengenal khusus kepada jamaah calon haji lanjut usia (lansia), disabilitas hingga berisiko tinggi.
Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan akan memberikan pelayanan ibadah bagi Jamaah Haji Khusus di tahun ini secara ketat. Terutama pada aspek perlindungan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ungkap logam mulia 1,3 kilogram dan uang tunai Rp100 juta didapatkan dari penggeledahan di salah satu rumah pegawai pajak yang berada di Malang.
Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polda Metro Jaya, BNNP DKI Jakarta, dan BNNK Jakarta Utara juga turut menyita aset milik Gembong Narkoba berinisial MR alias Bos Gendut di Kampung Bahari.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto melayangkan laporan terhadap 73 akun media sosial ke Bareskrim Polri, pada Kamis (13/8/2026), terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
Presiden RI, Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat agar tidak lengah membaca sejarah tentang berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia sejak meraih kemerdekaan.