News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Hgb Laut

Tegas, Kejagung Didesak Periksa Eks Bupati Tangerang dan Eks Sekda soal HGB Pagar Laut PIK 2

Tegas, Kejagung Didesak Periksa Eks Bupati Tangerang dan Eks Sekda soal HGB Pagar Laut PIK 2

Ahmed Zaki Iskandar dan Moch. Maesyal Rasyid terseret atas dugaan keterlibatan dalam penerbitan HGB di atas kawasan pagar laut yang kini proyek reklamasi PIK 2.
Gaduh Soal Kementerian ATR/BPN Batal Cabut Sertifikat HGB Aguan di Area Pagar Laut Tangerang, Nusron Wahid Beri Bantahan

Gaduh Soal Kementerian ATR/BPN Batal Cabut Sertifikat HGB Aguan di Area Pagar Laut Tangerang, Nusron Wahid Beri Bantahan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan sertifikat HGB milik Aguan tetap dicabut oleh Kementerian ATR/BPN.
Sudah Tetapkan 4 Tersangka Terkait Sertifikat SGB dan SHM di Area Pagar Laut Tangerang, Polri: Nama Aguan Belum Tersebut

Sudah Tetapkan 4 Tersangka Terkait Sertifikat SGB dan SHM di Area Pagar Laut Tangerang, Polri: Nama Aguan Belum Tersebut

Nama Aguan sempat mencuat dalam kasus pagar laut di Tangerang.
Pengamat: Penegakan Hukum Pagar Laut Bisa Serampangan Jika Tak Berbasis Data dan Fakta

Pengamat: Penegakan Hukum Pagar Laut Bisa Serampangan Jika Tak Berbasis Data dan Fakta

Pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli, menegaskan penegakan hukum kasus pagar laut di perairan Tangerang, harus dipastikan berbasis fakta bukan asumsi.
Praktisi Hukum Sorot Tajam Penerbitan SHM dan HGB Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang

Praktisi Hukum Sorot Tajam Penerbitan SHM dan HGB Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang

Kasus pagar laut yang terpasang perairan kawasan Kabupaten Tangerang terus menjadi perhatian publik.
Menteri ATR/BPN Mengaku Belum Bisa Cabut Sertifikat HGB di Pagar Laut Bekasi, Ini Alasannya

Menteri ATR/BPN Mengaku Belum Bisa Cabut Sertifikat HGB di Pagar Laut Bekasi, Ini Alasannya

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan, pihaknya belum bisa mencabut sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di kawasan pagar laut perairan Bekasi.
Menteri ATR/BPN Cabut 50 Sertifikat HGB-Hak Milik di Kawasan Pagar Laut Tangerang

Menteri ATR/BPN Cabut 50 Sertifikat HGB-Hak Milik di Kawasan Pagar Laut Tangerang

Berbicara di rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR Nusron Wahid menegaskan telah cabut 50 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pagar laut.
Bos Agung Sedayu Aguan Buka Suara Soal SHM dan Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang

Bos Agung Sedayu Aguan Buka Suara Soal SHM dan Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang

Aguan, lewat kuasa hukum dari Agung Sedayu Group tak menampik bahwa memiliki dua sertifikat tersebut.
Kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Usai Ngaku Batalkan Sertifikat HGB dan SHM di Area pagar Laut

Kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Usai Ngaku Batalkan Sertifikat HGB dan SHM di Area pagar Laut

Nusron Wahid mengaku, secara resmi, pihaknya telah membatalkan sejumlah sertifikat yang terbit di wilayah pagar laut
Plt. Bupati Sidoarjo Subandi Sidak HGB Laut di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati

Plt. Bupati Sidoarjo Subandi Sidak HGB Laut di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati

Plt. Bupati Sidoarjo Subandi melakukan inspeksi terkait Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di laut di wilayah Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati
Soroti Kekisruhan HGB Laut di Pesisir Tangerang, Ketua Masyarakat Pesisir Nusantara Angkat Bicara

Soroti Kekisruhan HGB Laut di Pesisir Tangerang, Ketua Masyarakat Pesisir Nusantara Angkat Bicara

Ketua Masyarakat Pesisir Nusantara (MPN), Zul Helmi menanggapi soal kekisruhan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut pesisir Tangerang, Banten.
Fenomena Laut Disertifikat Juga Ada di Sumenep ?

Fenomena Laut Disertifikat Juga Ada di Sumenep ?

Setelah heboh ratusan hektar laut di Sidoarjo bersitifikat HGB sejak 1996, hal serupa memicu terungkapnya dugaan laut di Desa Gersik Putih, Kabupaten Sumenep
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT