Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sebanyak empat saksi terkait kasus dugaan korupsi pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Selasa (10/3/2026).
KPK dalami sosok petinggi yang mengganti Irvian Bobby Mahendro yang sempat menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022â2025Â karena alasan loyalitas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan era Hanif Dhakiri bernama Maria Magdalena dan Nur Nadlifah memenuhi panggilan sebagai saksi
Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai sangat kecil kemungkinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Cak Imin, ujar Mahfud, tidak terlibat secara langsung sehingga potensinya ditetapkan sebagai tersangka tidak ada.
Muhaimin Iskandar memastikan akan datang ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (7/9), untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada 2012. Muhaimin dipanggil KPK karena kasus itu berlangsung saat dia menjabat sebagai menteri tenaga kerja periode 2009â2014.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, berkomentar terkait pemanggilan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi kasus kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) oleh KPK.
Besok diperiksa, KPK minta Cak Imin kooperatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Selasa (5/9/2023).
Operasi gabungan BNN, TNI AL, Bea Cukai, Polri, BIN, dan Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan 1,3 ton ketamin dari kapal King Sun di Perairan Natuna.
Pemerintah hanya mengusulkan satu nama, yakni Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI.