Baru-baru ini, Mendes PDT Yandri Susanto terima audiensi delegasi 15 CEO perusahaan inovasi energi dan teknologi asal Inggris, di kantornya, Rabu (11/2/2026).
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghapus wilayah desa secara permanen
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, memilih no comment saat ditanya terkait dugaan aliran fee izin usaha pertambangan (IUP) dan izin pembukaan lahan perkebunan sawit yang disebut-sebut mengalir ke dirinya saat Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berpandangan bahwa Desa Kaliwedi, Sragen, Jawa Tengah (Jateng) layak menjadi percontohan bagi desa-desa lain terkait dengan pemanfaatan dana desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan kepala daerah, untuk mengawal pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih
Belakangan ini, mencuat kasus dana desa digunakan untuk judi online (Judol). Sontak, hal itu membuat Mendes PDT, Yandri Susanto langsung temui Jaksa Agung
Jaksa Agung, ST Burhanuddin memastikan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memberikan pendampingan terhadap Koperasi Desa Merah Putih untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebut bahwa pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp71 triliun pada 2025.
Anggaran dana desa tahun 2025 dipastikan meningkat signifikan menjadi Rp 70 triliun. Dari jumlah itu 20 persen wajib dialokasikan untuk program ketahanan pangan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa penerapan digitalisasi dana desa dapat mencegah tindakan penyelewengan dalam menggunakan anggaran desa.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, menegaskan hingga saat ini federasi belum menerima surat resmi terkait pembatalan keikutsertaan Indonesia pada Asian Games 2026 yang akan digelar di Jepang.