TNI AL melalui Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V gagalkan dua pengiriman barang ilegal yang berpotensi merugikan negara lebih dari Rp1,8 miliar rupiah.
Zulhas menjelaskan realisasi pupuk subsidi yang disalurkan pemerintah per 26 Juni 2026 mencapai 4,77 ton atau baru 49 persen dari total yang dialokasikan sebanyak 9.845.686 ton.
Presiden menjelaskan, keberhasilan sektor pertanian lahir dari kerja keras, konsistensi kebijakan, serta kolaborasi antarkementerian dan lembaga di pemerintahannya.
Mentan Amran menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan kebijakan penurunan harga pupuk benar-benar sampai ke petani.
Berkunjung ke Jember, Muzani dan Mentan Amran berdialog langsung dengan petani serta pengecer pupuk untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai arahan Presiden.
Mentan Amran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan menjamin bahwa penyaluran pupuk bersubsidi ke petani akan tepat sasaran karena pemerintah menerapkan skema titik searah
Pemerintah bentuk kelompok kerja khusus untuk awasi distribusi 9,55 juta ton pupuk bersubsidi demi ketahanan pangan, cegah penyelewengan, dan mendukung petani.
Wamentan Sudaryono imbau organisasi Pemuda Tani Indonesia berperan aktif mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran & terbebas dari penyelewengan
PT Pupuk Indonesia siapkan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi di 2025 untuk dukung percepatan swasembada pangan dan sudah disalurkan sejak 1 Januari 2-25 lalu.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.