Pupuk Indonesia Siapkan 9,55 Juta Ton Pupuk Subsidi untuk Dukung Swasembada Pangan

Jakarta, tvOnenews.com - PT Pupuk Indonesia telah menyiapkan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi pada 2025 sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan swasembada pangan. Penyaluran pupuk ini telah dimulai sejak 1 Januari 2025.

"Pada tahun 2025, kami menerima amanat untuk menyalurkan pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton yang terdiri dari urea sebesar 4,6 juta ton, NPK sebesar 4,3 juta ton dan pupuk organik 500 ribu ton," kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, dalam acara Farmer Meeting di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada hari Senin.

Kuota pupuk subsidi tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya 7,2 juta ton. Peningkatan ini terjadi karena adanya sejumlah regulasi dan keterlambatan kontrak pada April 2024, yang sempat menghambat distribusi pupuk kepada petani.

"Hingga saat ini kami sudah menyalurkan sekitar 10 ribu ton pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia yang sudah didistribusikan sejak 1 Januari 2025, sehingga diharapkan petani menggunakan secara tepat," ujarnya.

Tri Wahyudi menegaskan bahwa PT Pupuk Indonesia terus mendukung program pemerintah dalam bidang pertanian untuk mempercepat swasembada pangan nasional.

"Melalui penyediaan pupuk bersubsidi dan non-subsidi, dengan pendampingan uji tanah untuk rekomendasi dosis pemupukan yang tepat, maka diharapkan dapat menjadi solusi pertanian berkelanjutan khususnya bagi kelompok tani di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember," tambahnya.

Baca Juga

Prabowo Minta Audit Forensik Dana Haji, Dahnil Anzar: Presiden Ingin Tahu Fakta Keuangan Haji Sebenar-benarnya

Selain itu, PT Pupuk Indonesia menjalankan Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat), yang memberikan layanan pendampingan on-farm dan off-farm melalui Tenaga Agronomis dan Taruna Makmur.

Hingga Desember 2024, realisasi program tersebut telah melampaui target. Dari target 350.000 hektare lahan, telah tercapai 451.536 hektare (129 persen). Khusus untuk padi, program ini mencakup 124.845 hektare, dengan melibatkan 170 ribu petani binaan yang tersebar di 24 provinsi.

Tri Wahyudi menambahkan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan swasembada pangan. Ia optimistis target ini dapat tercapai dalam waktu singkat. (ant/nsp)