Mensesneg Prasetyo Hadi: Revisi UU TNI Bukan Dwifungsi ABRI, Jangan Dibenturkan!

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak boleh disalahartikan sebagai upaya menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, Senin (17/3).

Menurut Prasetyo Hadi, masyarakat perlu memahami secara teliti isi rancangan revisi UU TNI yang saat ini beredar.

“Kalau menurut kami, tentunya semua harus lebih teliti lagi dalam memahami isi dari rancangan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), jadi jangan juga apa yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada dalam pembahasan,” ujar Prasetyo Hadi.

Ia juga mengingatkan agar isu revisi UU TNI tidak dijadikan alat untuk menciptakan perpecahan di masyarakat.

“Kita harus waspada, kita harus hati-hati betul, tidak boleh dibentur-benturkan. Bagaimanapun, mohon maaf, revisi UU TNI ini bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk memperkuat TNI sebagai institusi negara yang sangat penting dalam melindungi kedaulatan bangsa dan menyelesaikan berbagai permasalahan nasional,” tegasnya.

Baca Juga

Istana Tegaskan Belum Ada Keputusan Penarikan Prajurit TNI dari Lebanon

Prasetyo Hadi juga menyoroti polemik terkait peran TNI dalam berbagai tugas kenegaraan di luar pertahanan militer. 

Ia menegaskan bahwa penugasan TNI di berbagai bidang tidak boleh langsung dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

“Jadi berkenaan dengan penugasan-penugasan, jangan kemudian dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak. Manakala dibutuhkan, tidak hanya TNI, kita semua harus siap, terutama jika memiliki keahlian yang sesuai,” katanya.

Sebagai contoh, ia menyebut peran TNI dalam penanganan bencana alam yang selama ini telah terbukti menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat.

“Saudara-saudara kita semua tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, beserta instansi lainnya, selalu menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas penanganan bencana. Jadi jangan kemudian itu dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak,” tegasnya. (agr/muu)