Menjelang lomba agustusan 2026, muncul kabar di media sosial soal biaya pendaftaran lomba agustusan hukumnya haram. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.
Bareskrim pajang uang Rp204 miliar hasil pembobolan rekening dormant. Sindikat ini libatkan 9 tersangka, 2 di antaranya terkait kasus pembunuhan Kacab BRI Cempaka Putih.
Naik haji pakai uang hasil korupsi, ibadahnya tetap diterima? Ustadz Abdul Somad menegaskan bahwa uang haram yang diperoleh dengan cara haram, termasuk korupsi
Hukum ikut undian 17 Agustus, halal atau haram? Begini penjelasan Buya Yahya. Ia menegaskan agar hati-hati, karena praktik seperti itu bisa jadi hanyalah kamuflase
banyak orang yang meminjam uang di bank untuk memiliki modal usaha. Apakah rezeki yang diterima dalam usaha tersebut halal bila modalnya dari hasil meminjam di bank?
Alasan Bintang Dunia Sepakbola itu, sangatlah berkaitan kemanusiaan. Bahkan sikap Cristiano Ronaldo jika dilihat dalam pandangan Islam pun tentu sangat baik dan
Buya Yahya mengatakan lomba 17 Agustus rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI sangat penting. Namun, ia ingatkan hukum ikut lomba harus bayar uang pendaftaran.
Apakah boleh sedekah dengan uang haram? Apakah sedekah bisa membuat uang haram menjadi suci? Buya Yahya terangkan tentang hukum sedekah dengan harta haram.
Ingin membuka usaha membutuhkan modal berupa uang, bila tak cukup lalu pinjam di Bank, apakah rezekinya bakal tetap halal atau tidak? Menurut Buya Yahya...
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.