Bahlil sebut Subsidi BBM dan Listrik Senilai Rp100 Triliun Berpotensi Tak Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik senilai Rp100 triliun berpotensi tidak tepat sasaran.

Hal ini diungkapkan dirinya saat Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Ballroom Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, pada Minggu (3/12/2024).

Bahlil menyebutkan hal itu diketahui usai ada berbagai laporan yang masuk mulai dari Pertamina, PLN maupun BPH Migas.

“Kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN, Pertamina maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun,” ungkap Bahlil.

Sementara itu Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya akan mencari beberapa formulasi untuk menyelesaikan permasalahan subsidi bisa tepat sasaran. 

Sebab ada bagian yang memang langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi.

Baca Juga

Soroti Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir, DPR Singgung soal RKAB di ESDM

“Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending,” ungkapnya.

Sementara itu Bahlil menegaskan bahwa dalam beberapa waktu kedepan, pihaknya akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi.

“Dua minggu dikasih waktu dari Pak Presiden. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan,” beber Bahlil.

Sebelumnya diberitakan, ESDM masih melakukan pendalaman terkait mekanisme pembatasan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Akibatnya, penerapan pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 mendatang kemungkinan tak terealisasi.   

"Sedang didalami untuk melihat seperti apa, tujuan pemerintahkan agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana sedang dicari mekanisme yang pas," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Jakarta, Jumat (27/9/2024).