- Kolase YouTube/MPRGOID - YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL
Terpopuler Kemarin: Nasib MC Lomba Cerdas Cermat MPR, KDM Hapus Pajak Kendaraan, Alumni SMAN 3 dan 5 Bandung Sekolah Maung
tvOnenews.com - Kabar mengenai nasib MC Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat, hingga kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi topik terpopuler di tvOnenews.com kemarin, 13 Mei 2026.
Berikut ringkasan dari tiga artikel terpopuler tersebut.
Nasib MC Lomba Cerdas Cermat MPR RI Kalbar Diputus Hubungan Kerja dengan Wedding Planner
- YouTube/MPRGOID
Polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat masih menjadi sorotan publik.
Tidak hanya dewan juri, MC acara bernama Shindy Lutfiana juga ikut terkena imbas setelah ucapannya saat lomba viral di media sosial.
Peristiwa itu bermula ketika peserta dari SMAN 1 Pontianak memprotes keputusan juri yang dianggap memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang dinilai sama.
Saat suasana memanas, Shindy mencoba menenangkan peserta namun ucapannya justru menuai kritik.
Akibat polemik tersebut, Shindy kini menjadi perhatian publik. Bahkan sebuah wedding planner bernama Avi Catering resmi memutus hubungan kerja dengannya sejak 12 Mei 2026.
“Per Tanggal 12 Mei 2026, Avi Catering Resmi MEMUTUS HUBUNGAN KERJA dengan MC yang bernama Shindy Lutfiana,” tulis akun Instagram @avicatering.
Di sisi lain, Shindy telah menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya, @shindy_mcwedding. Ia mengakui perkataannya tidak tepat disampaikan dalam kapasitasnya sebagai MC acara tersebut.
Ia juga menyebut kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga agar lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata di ruang publik.
Baca berita selengkapnya: Imbas Polemik Penilaian Juri Lomba Cerdas Cermat Kalbar, Wedding Planner Langsung Putus Hubungan Kerja dengan MC
Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Kendaraan, Diganti Sistem Jalan Berbayar
- tvOnenews.com Edit / YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar.
Gagasan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa, 12 Mei 2026.
Pria yang akrab disapa KDM itu menilai sistem jalan berbayar lebih adil karena masyarakat hanya membayar saat menggunakan jalan.
Menurutnya, kebijakan tersebut nantinya dapat mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik di Jawa Barat.