- Polri
Pertemuan Kapolri-Jaksa Agung Jadi Bukti Sinergi Penegak Hukum Perangi Korupsi
Jakarta, tvOnenews.com - Publik sempat diguncangkan oleh pengungkapan dugaan kasus korupsi dan TPPU oleh Kortas Tipidkor Polri yang turut melibatkan eks Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.
Bahkan, opini pun mewarnai pengungkapan tersebut dengan narasi pertarungan antara Kejagung dan Polri.
Namun, narasi tersebut terpatahkan usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung S.T Burhanuddin melakukan pertemuan dan memperlihatkan keakraban dua institusi penegak hukum itu di tengah pengusutan kasus tersebut.
- Istimewa
Pertemuan antar pimpinan institusi penegakan hukum itu punturut menuai respons positif dari publik diantaranya penulis buku 'Prabowo untuk Indonesia Raya' yakni HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur.
"Yang tamat adalah karier satu orang, bukan hubungan dua institusi. Ini bukan bentrok antaraparat. Ini bukan cicak versus buaya jilid baru. Ini adalah dugaan kesalahan seorang oknum kejaksaan yang kebetulan, dan justru karena itu semakin menyakitkan, menjabat Jampidsus," kata Gus Lilur, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Gus Lilur mengatakan kedua institusi justru terlihat semakin besar mengingat pengusutan dugaan korupsi yang berlangsung.
Ia menilai kedua institusi memperlihatkan aparat penegak hukum yang saling bersinergi dalam memberantas aksi korupsi.
Hal itu semakin merealisasikan jika kedua institusi tak berseberangan dalam memberantas praktik korupsi.
"Justru sebaliknya kepolisian yang berani mengusut petinggi kejaksaan, dan kejaksaan yang legawa membiarkan petingginya diusut lalu memprosesnya sendiri, adalah tanda bahwa sistem peradilan pidana kita masih punya urat malu dan urat nyali sekaligus," ungkapnya.
Selain itu, Gus Lilur juga menyorot pelimpahan kasus yang dilakukan oleh Polri ke Kejagung terkait pengusutan dugaan korupsi dan TPPU itu.
Ia menyebut jika langkah pelimpahan itu ditujukan agar perkara tak berlarut-larut hingga meredam kegaduhan yang terjadi akibat spekulasi belakangan ini.
"Pelimpahan itu, menurut hemat saya, harus dibaca sebagai bentuk kohesi sebuah pilihan untuk menjernihkan air demi dua kepentingan yang lebih tinggi, yakni keadilan dan ketertiban masyarakat. Hukum acara adalah jalan keadilan adalah tujuannya. Dan ketika jalan belum sepenuhnya mengatur, para pemimpin memilih jalan yang paling kecil mudaratnya bagi republik," jelasnya.