Polri Dinilai Mampu Baca Situasi Saat Aksi Unjuk Rasa RUU Perampasan Aset

“Catatan penting yang harus dilihat adalah akhir dari setiap penyampaian aspirasi publik sering kali terjadi kericuhan dan rusuh. Artinya, pendeteksian dini Polri terhadap kelompok perusuh masih perlu di evaluasi. Hal inilah yang harus terus didorong dalam evaluasi kinerja aparat keamanan,” sambungnya.

Faisal juga menyoroti derasnya arus informasi di media sosial yang dinilai dapat meningkatkan eskalasi massa dalam sebuah aksi demonstrasi.

Menurutnya informasi yang tersebar secara liar dan masif di media sosial dapat memengaruhi situasi di lapangan sehingga membutuhkan langkah preventif dan preemtif yang lebih kuat dari aparat keamanan.

“Langkah preventif dan preemtif Polri memang bekerja di tengah informasi yang begitu masif di media sosial. Namun demikian, kemampuan pendeteksian dini tetap harus menjadi bagian penting yang terus dievaluasi," ungkapnya.

Di sisi lain, pegiat demokrasi sekaligus moderator diskusi, Fauzan Ohorella menilai penanganan aksi pada 27 Agustus 2026 merupakan bentuk komitmen aparat keamanan dalam mengawal ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. 

Menurutnya pendekatan keamanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menunjukkan adanya pergeseran pola pengamanan terhadap massa demonstrasi.

Ia menilai pendekatan persuasif yang dikedepankan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Penanganan aksi pada 27 Agustus kemarin adalah bentuk komitmen aparat dalam mengawal agenda demokrasi masyarakat. Kita juga perlu memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya,” ujar Fauzan Ohorella

“Pendekatan persuasif dalam pengamanan demonstrasi 27 Agustus kemarin merupakan langkah baik yang patut kita apresiasi. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa keamanan dan demokrasi dapat berjalan secara beriringan,” pungkasnya.(raa)