Polisi Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Cs: Tidak Memiliki Dasar Hukum yang Kuat

Jakarta, tvOnenews.com - Roy Suryo Cs yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kepada pihak kejaksaan.

Kuasa Hukum Roy Suryo, Refly Harun menerangkan, pelimpahan berkas perkara ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Kami sampaikan, bahwa pelimpahan berkas perkara atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa sangat prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Refly, di Polda Metro Jaya, Kamis (15/1/2026).

Lebih lanjut Refly mengungkapkan bahwa pelimpahan berkas perkara ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat lantaran saksi dah ahli yang telah diajukan pihaknya, saat ini belum diperiksa.

“Ahli dan saksi meringankan yang diajukan tim kuasa hukum RRT belum diperiksa hingga saat ini. Jadi tim kuasa hukum RRT itu namanya Bala RR ya, Barisan Pembela Roy, Rismon, dan Tifa. Tapi kami mendapatkan surat per tanggal 20 Januari panggilan itu. Padahal sudah dilimpahkan,” jelas Refly.

Selanjutnya Refly mengatakan, dari pemeriksaan terhadap RRT oleh penyidik pada tanggal 13 November 2025 sebagai tersangka, dan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh Penyidik Polda Metro Jaya, terlihat dasar penetapan tersangka sumir.

“Karena tidak ditunjukkan secara spesifik locus delicti-nya yang mana, tempus delicti-nya yang mana, peristiwa pidananya yang mana. Yang ditunjukkan ke kami hanyalah sebuah tempus delicti yang panjang, yaitu 22 Januari sampai 30 April 2025. Tapi yang spesifiknya kita enggak tahu,” terangnya.

Kemudian selembar kertas ijazah asli yang diperlihatkan pada gelar perkara khusus yang dilaksanakan tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya justru makin meragukan dan menguatkan dugaan ijazah palsu Jokowi.

“Kenapa? Antara lain adalah terlihat dari proses yang tidak transparan. Jadi kalau kita bicara prinsip good governance, clean governance, itu sangat tidak govern. Tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba, apalagi difoto. Tetapi dengan putusan Bonatua ya, di Komisi Informasi Pusat kemarin, tidak ada lagi alasan untuk tidak memperlihatkan ijazah itu ke publik. Kalau diminta. Jadi menjadi milik publik, dokumen publik. Iya, dan harus berani diteliti oleh publik sekalipun,” ungkap Refly.