Dipanggil KPK di Kasus Haji, Segini Harta Kekayaan Muhadjir Effendy yang Kini Jadi Penasihat Khusus Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemanggilan dilakukan karena Muhadjir pernah menjabat sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Muhadjir dijadwalkan berlangsung pada Senin (18/5/2026). “Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait kuota haji, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi Saudara MHJ selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022,” kata Budi kepada wartawan. Namun, Muhadjir diketahui meminta penjadwalan ulang pemeriksaan tersebut. “Yang bersangkutan sudah konfirmasi dan mengajukan penundaan pemeriksaan. Penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaannya,” lanjut Budi. KPK Sudah Tetapkan Empat Tersangka Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah: Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Mantan staf khusus Menag, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex Ismail Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba KPK menduga terjadi pemberian uang kepada Yaqut melalui perantara mantan staf khususnya, Gus Alex. Ismail disebut memberikan uang sebesar USD 30 ribu kepada Gus Alex. Selain itu, Ismail juga diduga menyerahkan USD 5.000 kepada mantan Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief. KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Profil Muhadjir Effendy Muhadjir Effendy lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 29 Juli 1956. Ia dikenal sebagai akademisi, tokoh Muhammadiyah, sekaligus politikus yang pernah menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan. Saat ini, Muhadjir menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji di era Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 2016–2019, lalu dipercaya menjadi Menko PMK pada periode 2019–2024 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Muhadjir juga sempat menjadi Pelaksana Tugas Menteri Sosial pada 2020 dan 2024 serta Plt Menteri Pemuda dan Olahraga pada 2023. Sebelum masuk kabinet, Muhadjir dikenal luas di dunia pendidikan sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama tiga periode, yakni 2000–2016. Pendidikan dan Karier Akademik Muhadjir mengawali pendidikan tinggi di IAIN Malang sebelum melanjutkan studi sarjana di IKIP Negeri Malang yang kini menjadi Universitas Negeri Malang. Ia kemudian meraih gelar Magister Administrasi Publik (MAP) di Universitas Gadjah Mada pada 1996. Pendidikan doktoralnya diselesaikan di Universitas Airlangga pada bidang sosiologi militer pada tahun 2008. Selain aktif di dunia akademik, Muhadjir juga dikenal aktif di organisasi Muhammadiyah. Dalam struktur PP Muhammadiyah periode 2022–2027, ia dipercaya membidangi ekonomi, bisnis, dan industri halal. Pernah Aktif Sebagai Wartawan Tak banyak yang mengetahui bahwa Muhadjir juga memiliki latar belakang di dunia jurnalistik. Saat muda, ia aktif sebagai wartawan di sejumlah media mahasiswa dan media lokal di Jawa Timur. Ia pernah menjadi reporter di koran kampus MIMBAR Universitas Brawijaya hingga ikut mendirikan sejumlah media kampus seperti KOMUNIKASI dan BESTARI. Muhadjir juga pernah menjabat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Malang Raya. Selain itu, ia aktif menulis buku, di antaranya Muhammadiyah dan Pendidikan di Indonesia, Profesionalisme Militer dan Profesionalisme TNI, hingga Paedagogi Kemanusiaan. Total Harta Kekayaan Muhadjir Effendy Di tengah sorotan kasus haji, total harta kekayaan Muhadjir Effendy turut menjadi perhatian publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 22 Januari 2025, Muhadjir tercatat memiliki kekayaan mencapai puluhan miliar rupiah. Dalam laporan tersebut, Muhadjir tercatat memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp32,96 miliar. Mayoritas aset properti tersebut berada di Malang dan Madiun, Jawa Timur. Beberapa aset yang tercatat dalam LHKPN antara lain: Tanah dan bangunan seluas 828 meter persegi di Malang senilai Rp5 miliar Tanah dan bangunan 68 meter persegi di Malang senilai Rp2 miliar Tanah 2.330 meter persegi di Malang senilai Rp1 miliar Tanah 1.690 meter persegi di Madiun senilai Rp600 juta Tanah 1.533 meter persegi di Madiun senilai Rp250 juta Selain properti, Muhadjir juga diketahui memiliki sejumlah aset lain yang dilaporkan dalam LHKPN sebagai pejabat negara. Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden Pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan tersebut menandai kelanjutan kiprah Muhadjir di pemerintahan setelah sebelumnya menjabat di kabinet Presiden Jokowi selama hampir satu dekade. Di lingkungan Muhammadiyah, Muhadjir juga masih aktif dalam berbagai bidang strategis, termasuk pengembangan ekonomi dan industri halal nasional. (nsp)

Dipanggil KPK di Kasus Haji, Segini Harta Kekayaan Muhadjir Effendy yang Kini Jadi Penasihat Khusus Presiden

Berita Terkait

KPK Perpanjang Lagi Penahanan Gus Yaqut, Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024 Masih Berjalan

Belum Jadwalkan Pemanggilan Terhadap Dua Tersangka Baru di Kasus Haji, KPK: Fokus Pemeriksaan PIHK Dulu

Khalid Basalamah Dipanggil KPK, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Kubu Gus Yaqut Bantah Isu Aliran Uang 1 Juta Dolar AS untuk Kondisikan Pansus Haji DPR

Topik Terkait

Muhadjir Effendy

Harta Kekayaan Muhadjir Effendy

Kasus Haji Kpk

Muhadjir Diperiksa Kpk

Profil Muhadjir Effendy

Kuota Haji

Yaqut Cholil Qoumas

Lhkpn Muhadjir

Penasihat Khusus Presiden

Saksikan Juga

Eksklusif tvOne dari Selat Hormuz: 8 ABK Indonesia Bertahan di Tengah Memanasnya Konflik Iran-AS

Darurat Sampah, Energi Jadi Solusi

Kesiapan Fasilitas Tenda Arafah

Terbongkarnya Aksi Dukun Cabul di Pati

Diplomasi Gertakan Trump Berujung Jalan Buntu

Teror Pelemparan Bom Ikan di Probolinggo

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto