Purbaya Buka Suara soal Perintah Prabowo Ganti Pimpinan Bea Cukai: Kalau Ada Perintah, Saya Kerjakan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara terkait pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diganti jika tidak mampu memperbaiki kinerja institusi tersebut.

Pernyataan Purbaya itu disampaikan usai menghadiri agenda di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), saat ditanya wartawan mengenai responsnya terhadap arahan Presiden Prabowo dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI.

“Nanti kita lihat ya. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan, saya nggak bisa kalau nggak ada perintah,” kata Purbaya kepada Bloomberg Technoz. 

Meski memberikan jawaban singkat, Purbaya tampak hanya tersenyum ketika ditanya lebih jauh terkait evaluasinya terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Prabowo Minta Pimpinan Bea Cukai Diganti

Sebelumnya, Presiden Prabowo secara tegas meminta Menteri Keuangan melakukan pembenahan besar di tubuh Bea Cukai, termasuk mengganti pimpinan apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di Gedung DPR RI.

“Bea cukai kita harus diperbaiki Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan pemerintah saat ini dituntut bekerja cepat dan tidak boleh bersikap santai menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut pelayanan publik dan tata kelola negara.

Menurut Prabowo, seluruh pejabat negara harus siap dievaluasi demi kepentingan bangsa dan masa depan Indonesia.

“Tidak ada orang tidak bisa diganti, rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik, jangan mentang-mentang sudah jadi ASN nggak bisa diberhentikan,” ujarnya.

Bea Cukai Jadi Sorotan Usai Kasus Korupsi

Sorotan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan memang semakin tajam setelah muncul dugaan kasus korupsi terkait importasi barang di lingkungan Kementerian Keuangan.

Salah satu pejabat yang terseret dalam kasus tersebut adalah Djaka Budhi Utama yang kini menjadi terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi barang.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni:

• Rizal

• Sisprian Subiaksono

• Orlando Hamonangan

Mereka diduga terlibat dalam pengaturan proses importasi barang milik Blueray Cargo agar lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Dugaan Aliran Uang hingga Fasilitas Mewah

Dalam perkara tersebut, para terdakwa disebut menerima sejumlah uang dari pihak importir bernama John Field dengan total mencapai Rp61,3 miliar.

Pemberian uang dilakukan di berbagai lokasi sebagai imbalan atas percepatan proses pengeluaran barang impor.

Tak hanya uang, para pejabat Bea Cukai juga diduga menerima berbagai fasilitas hiburan dan barang mewah.

Beberapa fasilitas yang disebut dalam perkara tersebut antara lain:

• Fasilitas hiburan senilai Rp1,45 miliar

• Jam tangan merek Tag Heuer senilai Rp65 juta untuk Orlando Hamonangan

• Satu unit mobil Mazda CX-5 senilai Rp330 juta untuk Enov Puji Wijanarko

Kasus tersebut menjadi salah satu perkara besar yang menyeret sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam dugaan praktik korupsi importasi.

KPK Sebelumnya Juga Tangkap Pejabat Bea Cukai

Sebelum kasus Djaka Budhi Utama mencuat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sempat menangkap pejabat Bea Cukai lainnya dalam penyidikan dugaan korupsi importasi.

Salah satu pejabat yang ditangkap yakni Budiman Bayu Prasojo.

Kasus-kasus tersebut membuat institusi Bea Cukai menjadi sorotan publik dan memicu tuntutan pembenahan menyeluruh di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pernyataan Presiden Prabowo yang meminta evaluasi hingga pergantian pimpinan Bea Cukai pun dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin melakukan reformasi serius terhadap institusi tersebut. (nsp)