Purbaya Senang Digantikan Prabowo Penyampaian KEM PPKF di Sidang Paripurna DPR RI

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto menciptakan sejarah baru dalam sidang parlemen Indonesia karena pertama kalinya, kepala negara dijadwalkan hadir langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

Langkah tersebut langsung menyita perhatian karena selama ini dokumen KEM-PPKF selalu disampaikan Menteri Keuangan sebagai pengantar awal penyusunan RAPBN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyambut positif keputusan tersebut. Ia bahkan menyebut momen itu sebagai catatan sejarah baru dalam tata kelola kebijakan fiskal Indonesia.

“Ini sejarah Pak Presiden menyampaikan KEM-PPKF kan bebas gak ada hukum menanyakan? Saya sih seneng kenapa? Karena gw ga ngomong pesan pentingnya disampaikan pesan-pesan penting yang akan disampaikan oleh presiden,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Pidato Prabowo diperkirakan akan menjadi perhatian utama pelaku pasar dan investor karena akan memuat arah kebijakan fiskal pemerintah untuk RAPBN 2027, termasuk strategi menjaga pertumbuhan ekonomi, pengelolaan defisit, belanja negara, hingga respons pemerintah menghadapi tekanan global dan pelemahan rupiah.

Momentum ini juga hadir di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap arah ekonomi pemerintahan Prabowo setelah beberapa pekan terakhir pasar keuangan domestik bergejolak dan rupiah sempat menembus level terlemah sepanjang sejarah terhadap dolar AS.

Selain agenda pidato Presiden, DPR juga akan menggelar sejumlah pembahasan strategis lain dalam rapat paripurna tersebut. Di antaranya laporan Badan Legislasi DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 yang akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Paripurna juga akan mendengarkan pandangan fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi III DPR mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum diputuskan menjadi RUU usul DPR RI.(agr/raa)