Kemenkes Godok Standarisasi Kemasan, Pelaku Industri Rokok Sebut Ancaman PHK Masif

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupa penyeragaman kemasan rokok terus menuai polemik. Bahkan, penolakan wacana tersebut turut dilontarkan dari berbagai elemen yang bergerak pada sektor industri tembakau diantaranya Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi). Diketahui wacana tersebut semakin dekat terealisasi usai Kemenkes menggelar Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP No. 28/2024) pada Senin (25/5/2026). Ketua Harian Formasi, Heri Susianto menilai RPMK tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan melanggar azas kepastian hukum, manfaat dan keadilan. "Ego sektoralnya Kemenkes tinggi sekali. Tolonglah, jangan membuat peraturan yang menyesatkan. Amanah PP No. 28/2024 yang harusnya tentang peringatan kesehatan ini melebar sampai ke standardisasi kemasan. Selama ini masukan kami tidak dihargai, ruwet sekali. Jangan lah Kemenkes semena-mena," ujar Heri usai pertemuan. Heri mengaku kecewa atas jalannya RPMK terlebih kebujakan Kemenkes yang dinilai tak menerima sudut pandang kubunya. Ia mengungkap jika Indonesia merupakan negara produsen tembakau yang kedudukannya tak dapat disampaikan dengan Singapura ataupun Thailand. "Indonesia ini produsen tembakau, jangan disamakan dengan Singapura dan Thailand yang dianggap telah menerapkan standardisasi kemasan yang ketat. Kemenkes juga jangan lupakan ada hak atas kekayaan intelektual yang dilanggar dengan di RPMK ini," tegasnya. Sementara, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Henry Wardhana turut bmemberi pandangannya terkait dampak sosial ekonomi dari rencana tersebut. Ia mengingatkan masyarakat akan merasakan secara langsung dampak sosial ekonomi terkait rancangan aturan standardisasi kemasan yang digagas Kemenkes. "Perubahan-perubahan yang dibuat oleh Kemenkes atas pasal-pasal RPMK tentang Peringatan Kesehatan sama sekali tidak mengantisipasi dampak sosial ekonomi. Perubahan yang dibuat justru makin ketat. Pemerintah saat ini berupaya agar ekonomi tumbuh, kami minta Kemenkes jangan main-main. Tolong pertimbangkan dampak sosial ekonomi," kata Henry. Henry juga memaparkan bahwa ekosistem pertembakauan menjadi sumber penghidupan bagi 6 juta tenaga kerja. Menurutnya jika pasal-pasal RPMK yang ada saat ini tetap memaksakan standardisasi kemasan maka dapat berdampak terhadap PHK masif sektor pekerja industri tembakau. "Sudahilah pembodohan publik ini, buatlah aturan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, kami menolak RPMK yang tidak melibatkan pandangan, pendapat dari sektor lain karena memiliki dampak sosial ekonomi yang sangat besar," ungkapnya.(raa)

Kemenkes Godok Standarisasi Kemasan, Pelaku Industri Rokok Sebut Ancaman PHK Masif

Berita Terkait

Belanja Rokok Disebut Picu Kemiskinan Rumah Tangga, Bahkan Didalilkan Ancam Kualitas SDM

Miris! Pengeluaran Keluarga Indonesia untuk Rokok Lebih Tinggi Dibanding Beli Telur dan Ayam

Kemenkeu Pertahankan Tarif CHT 2027, GAPPRI: Bukan Sekadar Keputusan, Tapi Nyawa 6 Juta Pekerja

Rahasia Lulus Cumlaude Sambil Kerja, Pendidikan Jadi Kunci Mobilitas Sosial dan Kemajuan Bangsa

Topik Terkait

Industri Tembakau

Kementerian Kesehatan

Kemenkes

Rokok

Pekerja

Saksikan Juga

Dua WNA Asal Austria Tewas Akibat Jembatan Ambruk di NTT

Pelaku Pembunuhan Sadis Sopir Truk Berhasil Diringkus Kepolisian

Sampaikan Pleidoi di Persidangan, Noel Menilai Dirinya Dijadikan Kambing Hitam

11 Kali Kebakaran Misterius di Sleman Akhirnya Terungkap

Viral Narasi Pelemahan Rupiah Dianggap Positif, Ekonom Ingatkan Dampak Besar ke Manufaktur

Empat Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS dan Truk Tangki Dipulangkan ke Kampung Halaman

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto