Istana Akui Tata Kelola Program MBG Bermasalah, Mensesneg: Kita Butuh Penataan Menyeluruh

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah mengakui perlunya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah memanasnya protes investor dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengeluhkan banyak dapur MBG belum juga beroperasi meski telah dibangun dengan investasi miliaran rupiah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah bersama kementerian terkait telah menyepakati perlunya penataan ulang terhadap pelaksanaan program unggulan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi MBG di lapangan.

“Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari apa namanya program MBG ini,” kata Prasetyo Hadi di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Menurut Prasetyo, pemerintah memetakan sejumlah klaster persoalan yang membutuhkan perhatian khusus. Meski demikian, ia menegaskan sebagian besar pelaksanaan program masih berjalan sesuai mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

“Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya. Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan,” ujarnya.

“Jadi yang sebagian besar kan berjalan apa namanya sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang, kita benahi,” lanjutnya.

Penataan ulang tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan MBG, termasuk tata kelola dapur-dapur yang selama ini menjadi sorotan para investor dan mitra pelaksana program.

Di tengah proses evaluasi tersebut, pemerintah juga mengaku akan mempercepat perluasan manfaat program ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang selama ini dinilai masih membutuhkan perhatian lebih besar.

“Termasuk tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo.

Selain itu, pemerintah mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat dari kelompok prioritas yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang, tengah memfokuskan perhatian pada pembenahan tata kelola program MBG secara menyeluruh.

Menurut Qodari, salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah penataan alokasi dan implementasi tata kelola dapur MBG yang telah dibangun para mitra di berbagai daerah.

Pernyataan itu muncul setelah sejumlah investor dan mitra SPPG mendatangi kantor BGN di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026), untuk menuntut kejelasan operasional dapur-dapur MBG yang telah mereka bangun.

Para investor mengaku kecewa karena sejumlah dapur yang telah rampung dibangun sejak sekitar tujuh bulan lalu hingga kini belum memperoleh kepastian beroperasi. 

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan investasi yang telah mereka keluarkan serta efektivitas pelaksanaan program MBG di lapangan. (agr/dpi)