Mengenal "Omnibus Law" dan Dampak Penerapannya

Dampak omnibus law 

Lalu, bagaimana dengan praktik penerapan omnibus law di Indonesia? Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari penerapannya?

Pembentukan omnibus law termutakhir di Indonesia dinyatakan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Jokowi menyampaikan pemerintah mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Makro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keduanya akan menerapkan metode omnibus law sehingga menjadi satu UU dan akan merevisi beberapa undang-undang lain. Usulan tersebut kemudian dimuat dalam agenda prioritas pemerintahannya.

Namun seperti yang dikemukakan di awal, MK memutuskan pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam dua tahun sejak putusan ini diucapkan".

Menurut MK, Omnibus Law Cipta Kerja belum memiliki kejelasan metode antara pembuatan UU baru atau melakukan revisi.

Dari putusan tersebut, dapat diketahui masih banyak pekerjaan rumah jika Indonesia memang ingin menerapkan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang.