KPK Menggelar Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi 2020 Secara Fisik dan Virtual | tvOne

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020. Karena masih dalam keadaan pandemi Covid-19 kegiatan ini berlangsung secara fisik dan virtual. Sejumlah undangan hadir langsung di Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara Presiden Joko Widodo hadir secara virtual.

"Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi"menjadi tema Hakordia tahun ini.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan melalui momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, dapat membangun kesadaran masyarakat agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya.

"Melalui momentum peringatan Hakordia Tahun 2020, mari kita bangun kesadaran penuh dan tekad kuat segenap anak bangsa dan kita perlu kerelaan yang luar biasa dari seluruh elemen bangsa agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya, tetapi korupsi kita jadikan sebagai bahaya laten yang dapat mengganggu terwujud-nya tujuan negara," kata Firli.

Hal tersebut disampaikannya saat memberi sambutan dalam acara peringatan Hakordia 2020 yang disiarkan melalui akun Youtube KPK, Rabu, 16 Desember 2020.

"Tema ini kami nilai sangat relevan dengan semangat pemberantasan korupsi yang kemudian dijadikan optimal dengan peran seluruh anak bangsa dan segenap elemen masyarakat yang menyadarkan kita akan bahaya korupsi," ujar Firli.

Firli mengatakan, melalui tema ini KPK juga ingin memperkuat komitmen dan kerja sama antara pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Memperluas keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman termasuk dalam gerakan-gerakan pencegahan korupsi sehingga diharapkan budaya antikorupsi akan tumbuh kembang di seluruh elemen masyarakat dan segenap anak bangsa," tutu-nya.

Firli juga menyampaikan KPK telah merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang merupakan ke dalam tiga strategi atau pendekatan.

Pendekatan pertama adalah pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan kedua adalah pendekatan pencegahan, dan pendekatan ketiga adalah pendekatan penindakan secara tegas.
Pendekatan pendidikan masyarakat dilakukan untuk memberikan pemahaman akan bahaya korupsi sehingga diharapkan masyarakat tidak ingin melakukan korupsi atau terlibat dalam perkara-perkara korupsi.

Kedua, pendekatan pencegahan. Ia mengatakan pendekatan itu dilakukan untuk memperbaiki sistem sehingga diharapkan tidak ada peluang dan kesempatan orang melakukan korupsi.

Ketiga pendekatan penindakan. Pendekatan ini dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas, namun tetap akuntabel, profesional, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

"Dengan melalui pemidanaan badan, perampasan harta kekayaan para pelaku korupsi, pengembalian kerugian negara sehingga diharapkan timbul rasa takut dan kesadaran akan hukum serta tidak akan melakukan korupsi," ucap Firli.

Ketika acara berlangsung, listrik di KPK sempat padam. Acara yang juga disiarkan langsung di  Youtube Sekretariat Presiden dan KPK RI itu sempat terhenti sekitar 5 menit saat Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pidato pembuka. Saat listrik kembali menyala, Presiden Jokowi langsung menyampaikan sambutan.

"Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

"Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan," tutur Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi menilai profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan pencegahan korupsi.

"Namun, orientasi dan 'mindset' dalam pengawasan dan penegakan hukum diarahkan pada tata kelola dan pencegahan korupsi," ucap Presiden.

Artinya, kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi agar tidak terjadi lagi.

"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi," ujar Presiden menegaskan.

Selanjutnya perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi.

Presiden juga menyatakan perlunya pengawas baik internal maupun eksternal dalam program pemberantasan korupsi.

"Pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti membutuhkan pengawasan yang efektif baik yang dilakukan pengawas internal di institusi pemerintah, pengawasan eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah dan juga mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah," tutur Presiden.

Di KPK pun hadir langsung dalam Hakordia tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Dewan Pengawas KPK serta pejabat negara terkait lain. (act)