Transisi Energi Berkeadilan di Sumut: Perspektif Fikih, Kebijakan, dan Keadilan Sosial

Medan, tvOnenews.com - Workshop tentang transisi energi di Bina Graha Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/3/2026), menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari pembangkit listrik berbahan batu bara. 

Dalam Workshop bertajuk “Menuju Transisi Energi Berkeadilan di Sumatera Utara: Perspektif Fikih, Kebijakan, dan Keadilan Sosial”, Kamis (12/3/2026), di Medan, Direktur Green Justice Indonesia, Panut Hadisiswoyo menegaskan, percepatan transisi energi harus dilakukan secara adil dan inklusif sebagai respons terhadap krisis iklim global.

Menurutnya, sektor energi merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca sehingga penurunan emisi dari sektor ini menjadi kunci mitigasi perubahan iklim. 

Ia menilai proses dekarbonisasi perlu dilakukan dengan tetap melindungi pekerja, menjaga keberlanjutan ekonomi, serta memastikan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat.

Panut juga menyinggung komitmen pemerintah Indonesia dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menargetkan peningkatan bauran energi baru terbarukan hingga sekitar 33 persen pada 2035 sebagai bagian dari upaya menuju Net Zero Emission.

“Transisi energi harus berjalan dengan mekanisme yang adil, tidak meninggalkan pekerja maupun kelompok masyarakat rentan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar energi bersih seperti panas bumi, tenaga air, dan biomassa. Namun hingga kini sektor energi nasional masih cukup bergantung pada energi fosil.

Karena itu, Panut menilai kolaborasi berbagai pihak—mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi hingga dunia usaha menjadi kunci mempercepat transisi energi berkeadilan.

Dalam workshop yang diinisiasi Green Justice Indonesia bersama Al Jam'iyatul Washliyah Kota Medan dan didukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ia menekankan bahwa proses transisi energi tidak boleh hanya menjadi proyek teknokratis.

“Transisi energi harus memiliki kepekaan terhadap penderitaan masyarakat terdampak, termasuk warga di sekitar PLTU Pangkalan Susu,” katanya.

Menurut Panut, pekerja yang terdampak pengurangan pembangkit batu bara perlu mendapatkan pelatihan ulang (reskilling), sementara hak masyarakat adat dan perempuan juga harus dilindungi dalam proses transisi energi.

Ketua Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti, merujuk pada penelitian Universitas Harvard, polusi pembakaran batu bara adalah kontributor utama kematian prematur di dunia.