Pontjo Sutowo Buka-Bukaan soal Sengketa Hotel Sultan, Minta Duduk Berunding: Kami Bayar Pajak Rp80 M per Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Pemilik PT Indobuildco, Pontjo Sutowo, menyatakan siap membuka dialog dengan pemerintah untuk mencari jalan keluar yang adil terkait sengketa Hotel Sultan.

Hal itu disampaikan Pontjo saat buka-bukaan dalam podcast politik Akbar Faisal yang membahas konflik lahan Hotel Sultan antara PT Indobuildco dan Kementerian Sekretariat Negara cq Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Dalam bincang tersebut, Pontjo menilai sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pemaksaan. Menurut dia, solusi terbaik adalah membuka ruang negosiasi secara langsung, terbuka, dan adil.

“Ayo duduk. Permasalahan hanya bisa selesai dengan perundingan. Enggak ada cara lain,” ujar Pontjo Sutowo, dikutip Jumat (15/5/2026).

Bos Hotel Sultan juga mempertanyakan alasan Hotel Sultan yang dikelola PT Indobuildco terus dipersoalkan. Menurut dia, ada pihak lain dengan persoalan yang lebih tidak jelas, tetapi tidak mendapat perlakuan serupa.

“Kenapa hotel saya dipermasalahkan, hotel-hotel tadi yang lebih nggak jelas nggak dipermasalahkan?” ujarnya lagi.

Ia menegaskan PT Indobuildco selama ini menjalankan kewajiban hukum dan administrasi dengan tertib. Selain itu, Hotel Sultan disebut memberikan kontribusi nyata terhadap pemasukan negara melalui pembayaran pajak.

“Saya jauh lebih tertib secara hukum, secara administrasi jauh lebih tertib. Kok dimasalahkan?” ujar Pontjo.

Pontjo mengingatkan bahwa gangguan terhadap operasional Hotel Sultan juga akan berdampak pada penerimaan negara. Ia menyebut hotel tersebut selama ini membayar pajak sekitar Rp80 miliar setiap tahun.

“Kami bayar pajak sekitar Rp80 miliar per tahun ke pemerintah. Kalau kegiatan usaha diganggu, semuanya ikut rugi,” ujar Pontjo.

Dalam kesempatan itu, Pontjo juga menyinggung dugaan adanya kepentingan pihak tertentu untuk mengambil alih bisnis Hotel Sultan. Meski tidak menyebut nama, ia menduga kepentingan tersebut berasal dari kalangan pengusaha.

“Kalau nama saya enggak tahu. Tapi pasti dari pengusaha. Karena di luar pengusaha siapa yang berkepentingan?” ujar Pontjo.

Menurut Pontjo, pengusaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan negara. Ia menilai dunia usaha membutuhkan ruang dan kepastian hukum agar Indonesia dapat berkembang.