PLN Kekurangan Batu Bara untuk Listrik, Menteri Bahlil Bentuk Tim Pengadaan dan Beberkan Penyebabnya

Jakarta, tvOnenews.com - Kendala kekurangan pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero) menjadi pembahasan serius di DPR.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi XII di DPR RI pada Senin (15/6/2026), menyebut bahwa pemerintah kini telah membentuk Tim Pengadaan guna mengatasi hal tersebut.

“Dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil.

Menteri ESDM memaparkan bahwa sejatinya total kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN saat ini mencapai 154 juta metrik ton per tahun. 

Dari jumlah kebutuhan yang jumbo itu, pemerintah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLN dengan total volume sekitar 190 juta ton.

“Dari 190 juta ton, yang sudah dilakukan konfirmasi sekitar 150–160 juta ton dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton,” tambahnya.

Dari 154 juta ton batu bara yang dibutuhkan PLN, diketahui sebanyak 134 juta ton sudah berkontrak. "Berarti kan tinggal kurang 20 juta ton yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil.

Namun, Menteri yang juga Ketum Golkar ini mengakui bahwa PLN terkendala untuk memenuhi kebutuhan batu bara dengan kalori medium atau sedang, sebab harga jual ke PLN yang murah.

“Saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta (ton) itu, (PLN) membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil memaparkan bahwa batu bara dengan kalori sedang semakin sedikit, dan harga jual dari perusahaan batu bara kepada PLN juga murah.

Perusahaan menjual batu bara ke PLN dengan mengacu kepada harga pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) seharga US$70 per ton. Sedangkan, harga batu bara acuan (HBA) periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar US$121,83 per ton.

“Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah,” kata Bahlil.

Terkait permasalahan tersebut, Bahlil telah menerima perintah dari Presiden Prabowo, untuk melakukan koordinasi dengan PLN, Ditjen Minerba ESDM, dan BPKP terkait pemenuhan kebutuhan batu bara PLN.