Bahas Kopdes Merah Putih, AMKI Pertemukan Agrinas hingga Celios untuk Kupas Penyempurnaan Program

Jakarta, tvOnenews.com – Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) belum lama ini menggelar Diskusi Kebangsaan bertajuk "Kopdes Merah Putih: Is The Prabowo Mind Wrong?" dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VIII AMKI. Forum ini menjadi wadah untuk membahas prospek Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang salah satu program strategis pemerintah.

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Direktur Utama Agrinas João de Sousa Mota, pakar koperasi Suroto, Direktur Ekonomi Digital dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara, serta Ketua Umum AMKI Frans Meroga.

Kegiatan ini juga diikuti jajaran pengurus AMKI bersama ratusan pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Mengusung judul yang cukup provokatif, diskusi dua sisi ini bertujuan untuk tidak menghakimi suatu gagasan. Melainkan dirancang sebagai ruang dialog terbuka untuk mengkaji relevansi pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam buku The Prabowo Mind (2024), terutama terkait pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam pemaparannya, João de Sousa Mota menilai penguatan koperasi merupakan langkah penting untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia menyebut koperasi bukan hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat sekaligus pemerataan kesejahteraan.

"Di tengah dinamika ekonomi global, model ekonomi berbasis gotong royong menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi," ujarnya, dikutip Jumat (31/7/2026).

Pandangan itu juga sejalan dengan pendapat pakar koperasi Suroto. Menurutnya, Kopdes Merah Putih atau KDKMP merupakan bagian dari transformasi struktur ekonomi nasional agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat di desa.

Ia menambahkan, penguatan koperasi menjadi wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.

Di sisi pandangan kritis, Direktur CELIOS Nailul Huda mengingatkan pentingnya memastikan keberlanjutan model bisnis koperasi agar program dapat berjalan secara berkesinambungan.

Menurutnya, skema pembiayaan melalui perbankan, termasuk bank-bank Himbara, harus disertai mitigasi risiko yang memadai sehingga tidak menimbulkan persoalan baru apabila koperasi belum mampu mencapai target kinerja usaha.

"Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan koperasi membangun model bisnis yang sehat, profesional, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum AMKI Frans Meroga menilai peluang keberhasilan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih cukup besar karena memiliki basis pasar yang jelas, yakni masyarakat desa sebagai anggota sekaligus penerima manfaat.

Ia mengatakan, berbagai program pemerintah dapat membentuk ekosistem ekonomi yang memperkuat koperasi, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, pupuk bersubsidi, hingga keterlibatan koperasi dalam rantai pasok berbagai program strategis pemerintah.

"Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga pusat aktivitas masyarakat desa. Ketika anggota menjadi pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi, maka manfaat ekonomi akan kembali kepada masyarakat itu sendiri," katanya.

Dari aspek tata kelola, peneliti ICW Seira Tamara menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, seluruh proses pengadaan, pengelolaan, hingga pengawasan harus dilakukan secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Diskusi ditutup oleh Sekretaris Umum AMKI Bayu E. Winarko. Ia menjelaskan forum tersebut diselenggarakan sebagai ruang bertukar gagasan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, manfaat, serta tantangan dalam implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"AMKI meyakini bahwa kebijakan publik yang berdampak luas perlu terus dikawal melalui dialog yang terbuka. Dengan menghadirkan pandangan yang beragam, kami berharap lahir masukan konstruktif bagi penyempurnaan program sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam membangun gerakan koperasi Indonesia," ujar Bayu. (rpi)