Viral Dugaan Diskriminasi WNI di Event Lari Bali, Imigrasi Cekal 2 WN Belanda, Panitia Akhirnya Buka Suara

"Event lari tersebut merupakan bentuk negara dalam negara. Saat ini, WNA terkait diketahui sudah berada di luar wilayah Indonesia dan imigrasi telah menerapkan penangkalan kepada yang bersangkutan," kata Hendarsam.

Ia juga memerintahkan jajaran Imigrasi Bali untuk memeriksa penyelenggara acara tersebut.

"Saya sudah memerintahkan jajaran Imigrasi Bali untuk memeriksa event organizer-nya, jika ada WNA, langsung tangkap," tegasnya.

Berdasarkan hasil pendataan, dua warga negara Belanda yang diduga menjadi penyelenggara adalah JAS (35), pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk bekerja, serta HQV (37), pemegang ITAS investor.

Keduanya diketahui telah meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Singapura pada Rabu (23/7/2026) malam.

"Saat ini kami telah memasukkan keduanya ke dalam daftar cekal," ungkap Hendarsam.

Imigrasi juga memanggil pihak penjamin atau sponsor kedua WNA tersebut, yakni PT SIG, guna dimintai keterangan mengenai aktivitas mereka selama berada di Indonesia.

"Apabila penjamin atau sponsor melanggar aturan keimigrasian akan kami proses sesuai ketentuan," ujarnya.

Menurut Hendarsam, orang asing tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara sebuah event di Indonesia. WNA hanya diperkenankan menjadi kru atau bagian dari tim resmi dalam kegiatan tertentu sesuai ketentuan izin tinggal yang dimiliki.

Panitia Bantah Diskriminasi, Klaim Terjadi Kesalahan Sistem

Di tengah derasnya kritik, panitia melalui akun Instagram Entourage akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

"Pertama dan terpenting, kami sangat menyesal atas orang-orang yang telah tersinggung dan terluka, dan kami tidak pernah bermaksud untuk tidak menghormati atau melakukan diskriminasi terhadap siapa pun," tulis Entourage.

Panitia menjelaskan komunitas tersebut dibentuk sebagai wadah bagi para digital nomad yang baru datang ke Bali agar dapat membangun relasi dan mengikuti berbagai kegiatan bersama.

Mereka menegaskan digital nomad bukan ditentukan oleh kewarganegaraan, melainkan berdasarkan pola kerja yang dilakukan secara jarak jauh.

Menurut panitia, sebagian besar kegiatan mereka bersifat gratis dan terbuka untuk umum, sedangkan beberapa acara memang memiliki persyaratan tertentu sesuai tujuan kegiatan, misalnya khusus perempuan atau komunitas pekerja digital.