Mengenang G30S: Kisah Ilham Aidit, Anak DN Aidit yang Nyaris Jadi Korban dan Sempat Menyembunyikan Nama Ayah

“Karena biasanya saya menggunakan nama itu. Tapi saya harus berhenti menggunakannya. Sampai umur 44 tahun saya tidak menggunakan nama Aidit di belakang nama saya,” jelasnya.

Perubahan terjadi pada 2003 ketika ia hadir dalam Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB). Saat namanya kembali disebut lengkap sebagai Ilham Aidit, ia menyadari bahwa menggunakan nama ayahnya tidak lagi harus menjadi sesuatu yang disembunyikan.

“Saya dipanggil kembali dan nama saya disandingkan, Ilham Aidit. Dan saya ternyata masih duduk di situ. Berarti ini tidak apa-apa,” tandasnya.

Ilham Minta Sejarah G30S Ditulis Secara Utuh

Pengalaman pribadi tersebut kemudian membuat Ilham memiliki pandangan tersendiri mengenai bagaimana sejarah 1965 seharusnya dibicarakan.

Dalam acara Silaturahmi Nasional di Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada 1 Oktober 2010, Ilham meminta agar sejarah G30S tidak hanya disampaikan secara sepotong-sepotong.

“Saya selalu ingin mengajak agar peristiwa itu ditulis secara lebih lengkap. Peristiwa itu panjang. Namun sejarah tidak pernah mencatat, setelah peristiwa G30/S PKI itu ratusan ribu orang terbunuh. Ribuan orang dibuang ke Pulau Buru, dan ribuan lagi tidak bisa kembali ke negaranya. Kami minta dicatat secara lengkap untuk pembelajaran apa yang telah terjadi,” ujar Ilham Aidit.

Ia juga menekankan pentingnya rekonsiliasi yang tidak berhenti pada simbol atau pertemuan antarkelompok.

“Rekonsiliasi ini jangan hanya rekonsiliasi semu, karena hasilnya pun akan semu. Rekonsiliasi membuktikann sifat kesatria dan jiwa besar yang harus kita wariskan kepada generasi berikutnya,” kata dia.

Secara historis, dampak G30S memang jauh melampaui malam 30 September dan pagi 1 Oktober 1965. Perkembangan politik setelah peristiwa tersebut diikuti penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap terkait dengan PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya. Proses tersebut kemudian berlangsung dalam konteks perubahan politik besar di Indonesia.

Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan tersebut. Ketetapan itu membubarkan PKI dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Ketetapan tersebut juga melarang kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme.