Said Aqil Sebut Jika Uang Pajak Selalu Diselewengkan, Warga NU Nggak Usah Bayar Pajak

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo (20) yang merupakan anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo terhadap David (17) anak dari petinggi GP Ansor kembali membangkitkan luka lama masyarakat soal kasus penyimpangan dana pajak yang dilakukan Gayus Tambunan beberapa tahun lalu.

Mario dan keluarganya dianggap kerap memamerkan harta dan kemewahannya melalui sosial media. 

Perilaku tersebut memunculkan stigma negatif pegawai pajak di masyarakat, bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat hanya untuk kekayaan pribadi semata.

Hal inilah yang membuat mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj ultimatum pemerintah agar  memberikan pengawasan yang maksimal terhadap pegawai pajak.

Said pun mewanti-wanti apabila pemerintah tidak benar mengurus pegawai pajak, maka ia akan mendorong anggota NU untuk tidak membayar pajak. 

Baca Juga

Viral Peserta Aksi Klaim Komunitas LGBT Bayar Pajak dan Bukan Ancaman, Waketum MUI Singgung Kodrat Manusia

“Saya saat jadi ketua PBNU tahun 2012 bulan September, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan kyai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU nggak usah bayar pajak,“ ujarnya saat ditemui di lobby RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).

Lebih lanjut Said Aqil bercerita bahwa pada saat ia mengungkapkan hal tersebut, ucapannya mengundang ‘perhatian’ mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Waktu itu sampai-sampai pak SBY kirim utusan, almarhum pak Yusuf stafsusnya menemui saya, bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning, kalo pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kyai-kyai untuk tidak bayar pajak. tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan kita dukung agar masyarakat NU taat bayar pajak,” tegasnya.

Kendati demikian, Said Aqil masih percaya bahwa pihak pemerintah melalui kementerian keuangan akan serius menangani kasus-kasus penyelewengan pajak yang ada di Indonesia.

“Sejauh ini kita masih percaya pemerintah lewat Kementerian Keuangan untuk serius menangani kasus ini. Supaya ke depan tidak terulang lagi kasus-kasus yang mencederai masyarakat seperti ini," pungkasnya.

Seperti diketahui, nama Rafael selaku pegawai pajak muncul usai dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya viral.