Ada Tangan Genderuwo di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024, Benny K Harman Nilai Hakim PN Jakpus adalah Pion

Jakarta, tvOnenews.com - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan Pemilu 2024 serta mengabulkan gugatan Partai PRIMA menuai komentar tokoh elit politik di Indonesia. 

Satu di antaranya, anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman di akun twitter milik pribadinya. Di sebut,  Hakim PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024, hanyalah pion saja.

"Ada tangan tak kelihatan yang sedang bermain. Tangan tak kelihatan itu seperti genderuwo, punya kuasa untuk memerintahkan pion atau hakim membuat putusan seturut kehendaknya. Itu pendapat saya. Ada pendapat lain? #Liberte#," tulisnya di akun twitter milik pribadinya, seperti yang dilansir tvOnenews.com, Minggu (5/3/2023).

Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi III DPR Benny K. Harman menyinggung soal adanya dana besar yang digunakan untuk agenda wacana penundaan pemilu 2024.

Hal itu dia ungkapkan saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Awalnya, Benny menanggapi paparan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengenai adanya 90.742 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Dia meminta Ivan untuk menjabarkan secara detail LTKM itu.

Baca Juga

Sejumlah Pejabat Hadiri Pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi hingga Duta Besar di Istana Negara

Dia juga menanyakan soal macam-macam tindak pidana dari 1.290 Laporan Hasil Analisis (LHA) selama 2022. Adapun jumlah transaksi itu mencapai Rp183,88 triliun.

1.290 laporan hasil analisis (LHA) yang diduga terkait tindak pidana. Adapun nominal transaksi diduga terkait dengan tindak pidana mencapai Rp183,88 triliun.

“Dari sekian banyak dugaan itu, tolong dijelaskan tindak pidana apa aja. Dengan uang diduga Rp183,88 triliun, itu duit disimpan di mana? Apa masuk kasus tambang Ismail Bolong?” kata Benny di ruang rapat Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).

Politikus Partai Demokrat itu juga meminta Ivan menjelaskan secara detail soal aliran dana kasus korupsi dan perjudian. Dan meminta PPATK menelusurinya.

"Korupsi bagaimana ini, perjudian di mana, siapa judi ini, bagaimana Bapak tahu judi. Enggak ada gambaran kita," ungkapnya.

Lebih lanjut, Benny mengaku mendengar bahwa menjelang Pemilu 2024, terdapat aliran dana besar yang digunakan untuk penundaan pemilu.

"Saya dengar dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu, pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu, yang enggak nampung lewat bank bisa langsung," kata dia.