PSI Sebut Kontrak Politik Jokowi dan Anies soal Kampung Tanah Merah Berbeda, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - DPP PSI menyebut kontrak politik tentang warga Kampung Tanah Merah di sekitar Depo Plumpang Pertamina yang dibuat oleh Anies Baswedan dan Jokowi sangat berbeda.

Diketahui, kontrak politik itu dibuat saat keduanya akan mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, kontrak tersebut ditekan pada periode berbeda.

Bendahara Umum PSI Suci Mayang Sari menjelaskan kontrak politik yang ditekan Jokowi bertujuan agar warga mendapat akses fasilitas dari pemerintah.

“Jadi kalau Pak Jokowi itu memberikan KTP itu kaitannya dengan fasilitas yang harus dimiliki oleh warga kan, Kartu Jakarta Pintar, kartu kesehatan, kayak gitu,” tutur Mayang di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Dia berpendapat tujuan Jokowi itu jelas berbeda dengan tujuan kontrak politik Anies. Sedangkan yang dibuat Anies untuk kepentingan pribadi.

“Jadi beda tujuannya. Kalau Pak Anies kan memberikan IMB untuk tinggal di rumah itu kan. Kalau KTP kan dia bisa pindah, dia berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga

Sebanyak 27 Desa di 10 Kecamatan di Bangkalan Kesulitan Air Bersih

Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menambahkan pihaknya tidak masalah politikus membuat kontrak politik.

Namun, dia menilai isi kontrak politik itu harus memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. 

“Jadi enggak sekedar untuk dapat elektabilitas. Jadi betul-betul dicek manfaatnya untuk masyarakat jangka panjang, jangan jangka pendek aja,” tandas Grace. (saa)