LPSK Kabulkan Perlindungan Saksi Kunci Kasus Penganiayaan David Ozora

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengabulkan permohonan saksi kunci N dan R dalam kasus penganiaya berat terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio anak eks Pejabat Pajak Kemenkeu. 

Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo mengkonfirmasi adanya pengabulan perlindungan terhadap dua saksi tersebut. 

"LPSK menerima permohonan perlindungan untuk dua orang saksi, yaitu R dan N," kata Hasto saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Hasto menuturkan perlindungan yang diberikan kepada kedua saksi kunci dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora itu dilakukan dengan memenuhi hak prosedural.

Dikatakannya, hal itu mengingatkan kedua saksi kunci tersebut merupakan orangtua dari teman David Ozora. 

Baca Juga

Enam Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Ajukan Perlindungan ke LPSK, Masih Proses Penelaahan

Diketahui sebelum aksi penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio, David berada di kediaman N dan R. 

"Adapun jenis perlindungan yang diberikan kepada R berupa pemenuhan hak prosedural. Sedangkan terhadap pemohon N jenis perlindungan yang diputuskan adalah pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis," katanya.

Polisi Jerat Dua Tersangka Kasus Penganiayaan Terhadap David dengan Pasal 355 KUHP Dikecualikan Pelaku Agnes 

Pihak kepolisian menetapkan tiga orang tersangka pada kassus penganiayaan secara membabi buta terhadap David Ozora. 

Ketiga orang tersangka itu yakni pelaku utama Mario Dandy Satrio alias MDS (20) anak eks Pejabat Pajak Kemenkeu, Shane Lukas alias SL (19), dan seorang perempuan yang masih berstatus anak bernama Agnes alias AG (15).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi ketiga tersangka tersebut diterapkan pasal berupa penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. 

"Pertama tersangka MDS, 355 KUHP subsider 354 Ayat 1 KUHP subsider 353 Ayat 2 KUHP subsider 351 Ayat 2 KUHP dan atau 76 C jo 88 UU perlindungan anak ancaman maksimal 12 tahun penjara," kata Hengki dalam konferensi persnya, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

"Tersangka SL yaitu 355 Ayat 1 KUHP jo 56 KUHP subsider 354 Ayat 1 jo 56 KUHP subsider 353 Ayat 2 jo 56 KUHP subsider 351 ayat 2 jo 76 C UU perlindungan anak," sambungnya. 

Hengki menuturkan penerapan pasal penganiayaan berat dengan direncanakan itu didapati pihak penyidik usai melakukan pemeriksaan secara mendalam berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.