Buntut Tunda Pemilu 2024! Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Batalkan Putusan PN Jakpus

Jakarta, tvOnenews.com - Masih ingat soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal memutuskan penundaan pemilu 2024. 

Nah ternyata, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding KPU RI. Di mana Putusan banding tersebut dianulir menjadi tahapan pemilu tidak ditunda.

"Mengadili menerima permohonan banding pembanding/tergugat, membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut," kata Hakim Ketua Sugeng Riyono saat membacakan amar putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Tak hanya itu saja, Hakim Ketua juga katakan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwewenang mengadili perkara soal perkara ini. Bahkan dia sebutkan gugatan Partai Prima juga tidak dapat diterima.

"Mengadili sendiri dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan peradilan umum CQ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwewenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo," ujarnya.

Baca Juga

Rugikan Negara Rp 11,8 Miliar Kasus Dana Hibah, Ketua KPU Prabumulih Dituntut 10 Tahun Penjara 

"Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan para tergugat tidak dapat diterima, menghukum para terbanding, para penggugat, untuk membayar biaya secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 150 ribu," sambungnya mengatakan.

- Putusan PN Jakpus

Seperti diketahui sebelumnya, Putusan PN Jakpus tersebut berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada tanggal 8 Desember 2022. Gugatan itu berisi soal Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Kemudian, Partai Prima dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Sementara, Partai Prima mengaku mengalami kerugian immaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU.

Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. 

Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima. Kemudian, hakim menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.
KPU Ajukan Banding.

Melihat keputusan itu, KPU tak terima atas putusan tersebut. KPU pun mengajukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta.