Kemendag Gerebek Pelumas Ilegal Senilai Rp 16,5 Miliar di Tangerang

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perdagangan (kemendag) menggerebek pabrik dan gudang pelumas atau oli ilegal yang ditemukan di Tangerang, Banten pada Senin (17/4/2023).

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan, pihaknya menemukan 1.153 drum pelumas ilegal untuk kendaraan bermotor berbagai merek di dalam pabrik tersebut. Ia menyebut, jika dirupiahkan ribuan drum tersebut dapat senilai Rp 16,5 miliar.

Jerry mengatakan bahwa temuan gudang ilegal ini berdasarkan hasil laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kemendag.

“Kemendag merespons adanya informasi terkait peredaran produk pelumas ilegal berbagai merek yang diperdagangkan dengan tidak memenuhi kualitas yang dipersyaratkan secara teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku," ucap Jerry di lokasi gudang Tangerang, Senin (17/4/2023).

Menurutnya, hasil pengamanan pelumas ilegal ini membuat masyarakat lega karena terhindar dari pemakaian pelumas tak berkualitas yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya.

Baca Juga

Bareskrim Polri Geledah Perusahaan di Sidoarjo Terkait Penambangan Emas Ilegal dan TPPU

"Ini telah kami respons dengan melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap peralatan produksi yang digunakan untuk memproduksi produk pelumas dan produk base oil," ujar dia.

Temuan ini meliputi pabrik produk pelumas, mesin-mesin, 1.153 drum, 196.734 botol oli bekas, ribuan kardus dan botol kemasan siap isi dengan berbagai merek ternama, paket siap kirim. Pabrik tersebut memproduksi pelumas yang dikemas menggunakan beberapa merek ternama.

Jerry menegaskan, produk pelumas ilegal berbagai merek ini diduga tidak memenuhi ketentuan dengan tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), Nomor Pendaftaran Barang (NPB), dan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT).

"Ini perlindungan kepada konsumen, jangan sampai konsumen dirugikan, jangan sampai ada tindakan yang melanggar hukum, kalau ada pemalsuan kan tidak boleh, memperdagangkan sesuatu yang dipalsukan, ini kan tentunya merugikan konsumen," tuturnya.

Menurutnya, perlindungan konsumen dan pengawasan tata niaga produk pelumas dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan melakukan pencegahan awal untuk meminimalisir kerugian konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen dan lingkungan hidup (K3L).

Jerry mengatakan, tindak lanjut pengamanan tersebut kemudian dilakukan proses penegakan hukum sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku agar ada efek jera bagi pelaku usaha.

“Perdagangan produk pelumas harus memenuhi kualitas yang dipersyaratkan secara teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku," tegas Wamendag Jerry.

"Pelaku usaha juga dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan, karena berpotensi melanggar pasal 8 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” imbuhnya. (rpi)