Cawe-Cawe Politik Presiden Jokowi Menuai Kritikan Pedas, PKS sebut Tak Baik untuk Demokrasi

Jakarta, tvOnenews.com - Cawe-cawe Presiden Jokowi ternyata masih menyita perhatian publik hingga menuai komentar dari kalangan elite politik dan pakar komunikasi. 

Seperti diketahui, istilah 'cawe-cawe' berdasarkan KBBI adalah "ikut membantu mengerjakan, membereskan, atau merampungkan" maupun "ikut menangani".

Menyikapi aksi Presiden Jokowi itu, Pakar Komunikasi, Anthony Leong menyebutkan, bahwa Jokowi kini semakin intens menggunakan kata-kata cawe-cawe karena untuk memberikan sinyal kepada Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri atau masyarakat secara luas.

"Tentu ini bisa jadi agenda setting Jokowi dengan beberapa kejadian misalkan Kaesang menggunakan baju Prabowo di podcast, dan dukungan relawan Gibran mendukung Prabowo. Bisa jadi ini satu sinyal Jokowi kepada Megawati karena tidak dilibatkan proses komunikasi capres dan cawapres Ganjar Pranowo. Jadi Jokowi membuka opsi mendukung Prabowo di Pilpres 2024," ujarnya pada keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (4/6/2023).

Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) ini juga menyampaikan bahwa Jokowi tentu ingin berperan lebih dan ingin melanjutkan legacy yang sudah dibangun selama 10 tahun ini. 

Baca Juga

PDIP Ngaku Sudah Diajak Bicara soal Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen dan Capres-Cawapres Diusung Dua Partai

"Tentunya Jokowi kini ingin program besarnya dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya. Dan ia menaruh harapan ke Ganjar dan Prabowo. Jika dilihat dari dinamika yang ada bisa jadi akan all out mendukung Prabowo," tutur Anthony. 

Sebelumnya, alasan Presiden Jokowi menyebutkan istilah cawe-cawe tersebut tidak lain karena untuk mengawal dan memastikan Indonesia keluar dari kondisi saat ini, yang masih di level middle-income. 

Padahal, ujar Jokowi, Indonesia hanya memiliki waktu hingga 13 tahun untuk keluar dari kondisi tersebut.

Sehingga, Jokowi menyebutkan dirinya akan cawe-cawe soal presiden RI di masa mendatang, untuk keluar dari kondisi saat ini.

"Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu," kata Jokowi, dikutip Jumat (2/6/2023).

Jokowi menyebut, untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran US$ 10.000 per tahun.

"Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income. Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu," imbuh Jokowi.

Berdasarkan penuturan Jokowi, penting bagi dirinya untuk turut cawe-cawe para calon presiden RI supaya terpilih kandidat terbaik untuk membawa Indonesia menuju next level.

Tak hanya Pakar Komunikasi saja, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyebut pernyataan Presiden Jokowi akan Cawe-cawe di Pemilu 2024 tidak baik untuk demokrasi. 

"Ketika menjelang Pemilu kemudian Presiden menyatakan mau cawe-cawe, akhirnya memiliki konteks berbeda. Cawe cawe diartikan akan ikut campur, atau tidak tinggal diam," ujar Aboe dalam keterangan tertulisnya, pada Ahad (4/6/ 2023).

"Tentu hal ini kurang bagus untuk iklim demokrasi, karena banyak kekhawatiran masyarakat bahwa cawe cawe ini pertanda kekuasaan presiden akan digunakan dalam politik praktis dalam mendukung salah satu calon presiden tertentu," imbuhnya. 

Habib Aboe menilai, Presiden sebagai penerima mandat rakyat, harus bekerja secara optimal dalam memimpin pemerintah dan tidak bertindak di luar koridor yang ada. 

"Sebenarnya sebagai Presiden, Pak Jokowi itu seharusnya bukan sekedar cawe-cawe. Namun beliau adalah penerima mandat rakyat yang harus bekerja secara total dalam pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan," ujar Aboe.

Dengan adanya statemen Jokowi akan melakukan Cawe-cawe pada Pemilu mendatang, Aboe mengatakan masyarakat menilai sebagai Presiden bertindak diluar koridor dengan campur tangan terkait Pemilu. 

"Karena ada istilah cawe cawe ini, yang kemudian dimaknai sebagian masyarakat, seolah Presiden akan mengambil langkah diluar ketentuan pasal 4 ayat (1) tadi," kata dia. 

Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI itu berharap Presiden Jokowi bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan baik hal itu ditunjukkan dengan tetap menjaga pilar demokrasi. 

"Kita berharap, Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya dengan baik, semoga akhir periodenya bisa khusnul khatimah. Sehingga beliau bisa menjadi bapak bangsa, yang dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang menguatkan sendi sendi demokrasi di Indonesia," pungkas Aboe. (aag)