11 Ribu Keluarga Penerima Manfaat di Kalimantan Barat Belum Terima Bantuan Sosial

Pontianak, Kalbar - Sebanyak 11 ribu keluarga penerima manfaat (PKM) yang ada di kalimantan barat belum menerima bantuan sosial.

Hal ini diketahui saat Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengadakan pemadanan data penerima bantuan sosial bersama pihak bank pada Kamis (4/11/2021) di salah satu hotel yang ada di kota Pontianak.

“Saya lihat data ada sekitar  11 ribu lebih penerima manfaat baik PKH maupun jumlahnya total itu BPNT belum nerima bantuan,” kata Risma.

“Sebetulnya saya datang kesini liat bencana saja tapi melihat data itu saya harus selesaikan karena 11 ribu ini banyak sekali saya banyak rute beberapa kota, itu yang paling banyak 11 ribu disini,” sambungnya.

Risma juga heran karena keterlambatan pencairan Bansos juga terjadi di Pontianak dan Kubu Raya.

“Saya juga ga tau apa kendalanya tadi kita tidak bahas tapi misalkan kita lihat kayak Pontianak kayak kubu Raya kan ga ada masalah geografis,” ujar Risma.

Baca Juga

Satu Tahun Sekolah Rakyat, Mensos: Ada 44 Ribu Anak Jalanan dan Pengamen Terselamatkan

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyayangkan masih ada sekitar 198 orang di kota Pontianak yang belum dicairkan dana bansosnya.

“Okelah kalau kayak Sanggau, Bengkayang yang behari-hari tu ndak masalah nah pontianak masih ade 198 orang yang tidak mencairkan nah ini masalahnya apa,” kata Midji.

Risma menduga lambannya pencairan dana bantuan sosial terjadi karena sistem perbankan pada bank yang sudah ditunjuk pemerintah sebagai penyalur dana bansos.

“Nanti saya akan komunikasi dengan bank BUMN bagaimana ini mungkin bisa diperluas banknya sehingga tidak terjadi seperti ini karena kalau kemudian seperti ini terus capek juga kita memadankan nguber ngejar-ngejar,” tutur Risma.

“Nanti saya akan bicarakan karena keputusan bank itu tidak hanya ditentukan oleh kementerian sosial saya akan bicara juga dengan kementerian keuangan,” sambungnya.

Sutarmidji berharap agar kedepan kementerian sosial dapat menunjuk bank kalbar sebagai pelaksana dalam penyaluran bansos agar penyaluran dana bansos bisa langsung dikontrol pemerintah daerah.

“Kalau dapat didaerah-daerah supaya gubernur pemda bisa mengontrol langsung ya bank kalbar aja karena kalau bank kalbar kan kalau dia lama aja menyalurkan saya akan tegur,” kata Midji.

“Kalau sekarangkan ndak mungkin saya tegur BRI dan BNI kan karena hubungannya dengan kementerian sosial dan kementerian keuangan bukan sama kita,” tutupnya. (wuri/ade)