Tim Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah, Dorong Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi

tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten terus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Tim Kemendagri menurunkan tim langsung ke Provinsi Papua Tengah untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dalam Rapat Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Fasilitasi Penyusunan Perubahan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota Wilayah Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 yang bertempat di Aula Kristus Sahabat Kita (KSK), Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa (22/8/2023). 

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dan dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Sekretaris Ditjen Bina Keuda, Direktur Pendapatan Daerah, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Pelaksana harian (Plh.) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah. 

Sementara itu, hadir juga sejumlah pejabat dari Pemerintah Daerah, yaitu Bupati Nabire, Sekretaris Daerah, Pimpinan Badan Anggaran DPRD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan pejabat lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Keuda, Agus Fatoni mengatakan, kunjungan Tim Kemendagri ke Provinsi Papua Tengah untuk melakukan monev dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fatoni membeberkan, “Realisasi pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per 25 Agustus 2023 sebesar 53,01% atau senilai Rp 655,28 triliun. Sementara itu, realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per per 25 Agustus 2023 sebesar 45,10% atau senilai Rp 582,37 triliun.”