Pemerintah Disarankan Cegah Hoaks soal Rempang, Tuhu Nugraha: Ada Ikatan Adat!

Jakarta, tvOnenews.com - Konflik Rempang kian lama, kian menjadi pusat perhatian publik hingga internasional. Oleh karena itu, pemerintah disarankan mencegah berita hoaks soal Rempang. 

Saran ini dikarenakan, pemerintah minim melakukan upaya diseminasi dalam mengkomunikasikan duduk persoalan Rempang. Hal itu dikatakan Pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha. 

Selain itu, Tuhu Nugraha menyarankan pemerintah harus melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoax terkait Rempang. Jika dibiarkan, kata dia, akan menimbulkan perpecahan dan konflik sosial.

"Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi," kata Tuhu, Minggu, (24/9/2023).

Tak hanya itu saja, dia sarankan pemerintah juga perlu lebih simpatik pernyataannya dan pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional. 

Baca Juga

Tokoh Adat Lampung Tegaskan Prosesi Injak Kepala Kerbau Bukan Penghinaan, Melainkan Simbol Penyucian Diri

Hal ini menurut dia, para penyebar berita hoax begitu leluasa memprovoksi, dengan membawa isu SARA untuk mendiskreditkan program strategis nasional tersebut.

"Ini bukan hanya soal perpindahan lokasi, tapi ada ikatan adat, emosional dan lain-lain," pungkas Tuhu Nugraha.

Tuhu Nugraha juga berharap, melalui cara persuasif masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga dan anak cucu mereka. 

"Ini harus gencar termasuk disebarkan di media sosial. Jadi pendekatan yang dikedepankan sekarang ini lebih kepada rasional, dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah," kata Tuhu Nugraha.

Menurut Tuhu Nugraha, pemerintah sepertinya lupa jika sekarang ini sedang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional. Sebab, kata dia, masyarakat jika dikomunikasikan dengan alasan investasi asing pasti tidak gampang approachingnya.

"Masih ada ketakutan dijajah pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus langsung yang dekat sama masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya harapan tentang ekonomi lebih baik, lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang," ungkap Tuhu Nugraha.

Maka dari itu, Tuhu mengatakan agar tidak terjadi seperti ini kedepan seharusnya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi. 

"Pemerintah sepertinya lupa sekarang era media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks, apalagi saat ini menuju tahun politik," ujar Tuhu Nugraha.