Menteri Bahlil Akui Sempat Lakukan Cara Tak Elegan sehingga Membuat Masyarakat Pulau Rempang 'Terusik'

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hasil rapat terbatas (ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo soal polemik Pulau Rempang.

"Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat, pertama adalah untuk penyelessaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan. Tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar alokasi itu," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Kemudian kata Bahlil presiden memberikan tugas kepada para menteri untuk menyelesaikan persoalan Pulau Rempang dengan baik dengan melibatkan kementerian lain.

"Dari 17 ribu hektare areal Pulau Rempang itu yang bisa dikelola hanya 7.000 hektare lebih, samapai 8.000 hektare selebihnya adalah hutan lindung. Dan Kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut. Untuk membangun ekosistim pabrik kaca dan solar panel," tuturnya.

^{Unjuk rasa berujung ricuh di Pulau Rempang 7 September 2023, ribuan aparat bersikap represif dengan menembakan gas air mata. (Ist)}

Bahlil mengatakan setelah menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Pulau Rempang beberapa hari lalu, Bahlil mengatakan telah menemukan solusi.

Baca Juga

Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Rismon Sianipar Ajukan Permohonan Restorative Justice

"Bahwa posisi Rempang itu bukan pergusuran, bukan juga relokasi, tapi pergeseran. Relokasi itu dari Pulau A ke Pulau B, tadinya kami akan merelokasi dari Rempang ke Galang. Tapi sekarang dari Rempang ke kampung yang ada di Rempang," tututnya.

Dengan pergeseran ini pemerintah nantinya akan memberikan hak berupa sertifikat tanah seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik.

"Kemudian rumah kami kasih tipe 45 senilai Rp120 juta, apabila ada rumah yang lebih dari tipe 45 itu akan dinilai oleh KJPP. Nilainya berapa itu yang akan diberikan," katanya.

Kemudian pada saat transisi menunggu rumah selesai dibangun, pemerintah akan memberikan uang tunggu senilai Rp1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah Rp1.200.000 per kepala keluarga (kk).

"Jadi kalau satu KK itu ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta jadi total sekitar Rp6 juta rupiah," ungkapnya.